Lapas Ternate Ikuti Rapat Evaluasi Bersama Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara

RRI.CO.ID, Ternate – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate mengikuti rapat arahan dan evaluasi bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Maluku Utara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin 28 September 2026.

Kepala Lapas Kelas IIA Ternate, Faozul Ansori, mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran pejabat struktural dan operator terkait. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Maluku Utara, Bagus Kurniawan.

Dalam arahannya, Bagus Kurniawan menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan. Evaluasi mencakup pelaksanaan Program 15 Aksi Menteri, optimalisasi aplikasi SRIKANDI, pemasangan papan nama rumah dinas, penguatan ketahanan pangan, serta penataan operator sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.

Agenda lainnya menyangkut penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan, serta penguatan integritas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kembali terjadi.

Kakanwil juga mengingatkan jajaran terkait pemanfaatan barcode SP4N-LAPOR! sebagai bagian dari penguatan akses pengaduan masyarakat serta penggunaan logo baru Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kalapas Ternate Faozul Ansori menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan setiap instruksi yang telah disampaikan.

“Kami di Lapas Ternate siap menindaklanjuti setiap poin arahan yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil. Mulai dari percepatan tata kelola digital melalui aplikasi SRIKANDI, penguatan program pembinaan WBP seperti pendidikan kesetaraan dan ketahanan pangan, hingga memastikan layanan reintegrasi berjalan transparan dan bersih dari pungli,” ujar Faozul.

Dalam kesempatan tersebut, Bagus Kurniawan kembali menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada WBP.

“Seluruh jajaran Pemasyarakatan di Maluku Utara wajib menjaga integritas. Hindari pungli dan jangan pernah memberikan janji kepada WBP dalam hal layanan reintegrasi. Seluruh proses pembinaan dan pelayanan harus berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai aturan yang berlaku,” kata Bagus.

Usai rapat, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi para operator. Bimbingan tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan berbagai arahan yang telah disampaikan dapat diterapkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas di masing-masing UPT.

Lapas Kelas IIA Ternate berkomitmen menindaklanjuti hasil rapat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program Pemasyarakatan di Maluku Utara.