Sekda Haltim Minta RP3KP Disusun Berdasarkan Data Riil

RRI.CO.ID, Maba — Sekda Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat meminta dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) disusun berdasarkan data riil. Data tersebut harus menggambarkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman secara faktual di Halmahera Timur. Hal itu disampaikan Ricky saat membuka FGD Reviu RP3KP di Maba, Rabu 16 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar Dinas Perkim Halmahera Timur bersama Universitas Hasanuddin. Forum ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Ricky mengatakan dokumen RP3KP harus memiliki manfaat langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, dokumen perencanaan tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan.

“Dokumen yang dihasilkan nanti harus dapat diimplementasikan, bukan hanya disimpan di kantor,” ujar Ricky. Ia menegaskan dokumen tersebut harus menjadi rujukan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Ricky menjelaskan pembangunan rumah perlu berjalan seiring dengan penataan kawasan permukiman. Keterpaduan tersebut mencakup infrastruktur, fasilitas pendukung, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat.

“Kawasan yang baik akan berimplikasi pada kualitas tempat tinggal yang baik,” katanya. Karena itu, perencanaan perumahan perlu mempertimbangkan kondisi kawasan secara menyeluruh.

Ricky juga menyampaikan pesan Bupati Halmahera Timur kepada organisasi perangkat daerah yang mengikuti forum tersebut. Seluruh OPD diminta memastikan data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pesan Bupati, data yang disajikan harus benar-benar data riil,” kata Ricky. Ia menilai ketepatan data menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan perumahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Halmahera Timur Muliastuti meminta peserta aktif memberikan masukan. Masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dokumen RP3KP yang sedang direviu.

Muliastuti berharap RP3KP mampu menjadi pedoman pembangunan perumahan yang layak dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Halmahera Timur.

FGD melibatkan perangkat daerah terkait serta akademisi dari Universitas Hasanuddin.

Pembahasan diarahkan pada penyempurnaan substansi dan pemutakhiran data perumahan serta kawasan permukiman.