Rachma Inisiatori Lumbung Pangan 3T Morotai Masuk Nominasi DPD Award 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Persoalan nelayan, petani hingga distribusi pangan di wilayah kepulauan Maluku Utara menjadi perhatian akademisi Universitas Indonesia, Dr. Rachma Fitriati. Melalui inovasi Kawasan New Transmigrasi 5.0, Rachma mendorong perubahan tata kelola ekonomi masyarakat di daerah terpencil, khususnya Kabupaten Pulau Morotai.

Gagasan tersebut mengantarkan Rachma menjadi nominator DPD RI Award 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara. Senator Maluku Utara Hasby Yusuf menilai kiprah Rachma menunjukkan bahwa kontribusi terhadap daerah tidak harus datang dari birokrasi daerah.

“Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat,” ujar Hasby di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 September 2026.

Salah satu persoalan yang disorot Rachma adalah posisi nelayan Morotai dalam rantai perdagangan ikan. Menurut dia, struktur pasar yang hanya bertumpu pada satu perusahaan pengolah membuat nelayan memiliki daya tawar yang rendah terhadap harga hasil tangkapan.

Rachma mendorong revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo sebagai instrumen untuk mengubah posisi nelayan dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pelaku ekonomi yang memperoleh nilai tambah.

Konsep itu mencakup penguatan rantai dingin, penyediaan sarana produksi hingga pengolahan tuna menjadi produk seperti abon, bakso dan fillet beku.

“Krisis rantai dingin memutus mata rantai hilirisasi di hulu dan mengembalikan nelayan pada posisi sebagai pedagang bahan mentah yang rentan. Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini,” kata Rachma.

Ia juga mengusulkan pembentukan Perusahaan Daerah Perikanan di Morotai. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang pasar, mengelola cold storage berbasis energi terbarukan, sekaligus membuka akses pemasaran ikan secara langsung ke pasar internasional.

Bagi Rachma, persoalan perikanan tidak berhenti pada besarnya produksi. Nilai ekonomi yang dihasilkan harus kembali kepada nelayan sebagai pelaku utama.

“Tolok ukur keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai terletak pada sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh para nelayan sebagai ujung tombak sektor ini,” ujarnya.

Menghidupkan Lahan Tidur

Perhatian Rachma juga diarahkan kepada sektor pertanian. Di Desa Tiley Kusu, petani menghadapi ancaman gagal panen akibat luapan sungai ketika hujan. Di saat yang sama, keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya manusia membuat lahan belum dikelola secara optimal.

Melalui program Trans Lokal New Transmigrasi, Rachma mendorong pemanfaatan kembali lahan tidur sekaligus peningkatan kapasitas masyarakat lokal.

Kepala Desa Tiley Kusu Sugiatno mengatakan gagasan tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya.

“Program Trans Lokal New Transmigrasi akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai,” kata Sugiatno, mengutip gagasan Rachma.

Rachma juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar yang mempengaruhi distribusi hasil pertanian. Di Desa Aha, misalnya, petani masih harus melewati jembatan yang kondisinya memprihatinkan untuk membawa hasil panen.

“Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan,” ujar Hasby mengutip pandangan Rachma.

Mendorong BULOG Lebih Dekat ke Pulau-Pulau

Salah satu hasil pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia di bawah kepemimpinan Rachma adalah dorongan pembangunan gudang beras BULOG di Morotai.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari pembangunan 100 gudang beras baru dengan nilai sekitar Rp5 triliun yang diperkuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen.

Morotai bersama Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah masuk dalam daftar lokasi pembangunan gudang BULOG di Maluku Utara.

Rachma dan tim juga mendorong hilirisasi komoditas kelapa melalui Perusda Agro. Limbah kelapa yang selama ini tidak optimal dimanfaatkan diarahkan menjadi produk seperti virgin coconut oil (VCO), briket dan cocofiber untuk pasar bernilai tambah.

Namun, Hasby menilai pembangunan infrastruktur pangan belum cukup tanpa penguatan kelembagaan BULOG di Maluku Utara.

Saat ini Kantor Cabang BULOG Ternate berstatus Tipe C dengan 19 pegawai organik, tetapi harus melayani 10 kabupaten/kota yang tersebar di 975 pulau. Sekitar 69,07 persen wilayah Maluku Utara merupakan perairan.

Kondisi geografis tersebut membuat distribusi pangan membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Karena itu, Hasby mendorong agar status kelembagaan BULOG di Maluku Utara ditingkatkan menjadi kantor divisi yang berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah Kantor Wilayah Ambon.

“Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur,” kata Hasby.

Dari Morotai ke Panggung Nasional

Rangkaian kerja Rachma bersama Tim Ekspedisi Patriot UI di Morotai sebelumnya mendapat pengakuan melalui Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI. Universitas Indonesia menerima penghargaan tersebut dalam kategori Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.

Kini, Rachma kembali membawa isu pembangunan daerah terpencil ke tingkat nasional melalui nominasi DPD RI Award 2026.

Hasby berharap pencapaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi berlanjut menjadi penguatan kebijakan pembangunan Maluku Utara.

“Saya berharap Ibu Rachma terus mendampingi Maluku Utara. Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,” ujar Hasby.

Bagi Rachma, persoalan geografis Maluku Utara justru menjadi alasan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dari persoalan harga ikan, keterbatasan rantai dingin, lahan tidur, jembatan petani hingga distribusi beras, pendekatan yang ditawarkan berangkat dari persoalan nyata di desa.

Nominasi DPD RI Award 2026 pun menjadi momentum untuk membawa persoalan pembangunan dari pulau-pulau terluar Maluku Utara ke meja kebijakan nasional.