Enos Loha Terpilih Aklamasi Pimpin KTNA Maluku Utara hingga 2031

RRI.CO.ID,Tidore - Enos Loha terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031 dalam Musyawarah KTNA Maluku Utara yang digelar di Aula Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Selasa 8 September 2026.

Enos menggantikan Rahmi Husen yang masa kepengurusannya berakhir pada 2026. Pengusaha tersebut akan memimpin organisasi yang menjadi wadah petani dan nelayan di Maluku Utara selama lima tahun ke depan.

Musyawarah itu dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Anwar M Nur dan dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pengurus KTNA kabupaten/kota, penyuluh pertanian, serta perwakilan nelayan.

Dalam sambutannya, Enos mengatakan musyawarah tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memetakan kondisi riil petani dan nelayan, sekaligus menyusun arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan di Maluku Utara.

Menurut dia, sejumlah agenda prioritas telah disiapkan selama periode kepemimpinannya. Salah satunya memperkuat kelembagaan KTNA hingga tingkat kabupaten/kota melalui pembentukan kepengurusan baru di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

"KTNA Maluku Utara berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, sekaligus menjembatani mereka dengan pemerintah dan mitra strategis untuk memperkuat akses permodalan serta pasar," kata Enos.

Untuk program jangka panjang, kata dia, KTNA akan mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi, pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk, serta regenerasi petani dan nelayan dengan melibatkan generasi muda.

"KTNA harus hadir bukan hanya ketika ada kegiatan, tetapi ketika petani dan nelayan menghadapi persoalan. KTNA menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat tani dan nelayan, sekaligus wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Enos mengatakan salah satu prioritas pada awal kepengurusannya adalah membantu dan memfasilitasi petani dan nelayan dalam memasarkan hasil produksi.

Ia mencontohkan komoditas kelapa yang selama ini dijual petani dengan harga sekitar Rp1.200-Rp1.500 per buah. Menurut dia, KTNA akan berupaya mencari skema subsidi biaya pengangkutan agar harga yang diterima petani dapat meningkat menjadi sekitar Rp2.000-Rp2.500 per buah.

"Misalnya, jika petani biasa menjual kelapa per buah dengan harga Rp1.200 atau Rp1.500, kami akan memberi subsidi pada biaya pengangkutan sehingga harga kelapa bisa mencapai Rp2.000 sampai Rp2.500 per buah," katanya.

Enos menegaskan KTNA Maluku Utara akan berupaya menjadi organisasi yang semakin kuat dan mandiri serta mampu memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani dan nelayan di Maluku Utara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komunitas KTNA Provinsi Maluku Utara Muh Tahsim Hajatuddin dalam laporan pertanggungjawaban menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah kabupaten dan kota atas partisipasi dan kerja sama selama kepengurusan periode 2021-2025.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta para penyuluh pertanian dan perikanan yang telah mendukung kegiatan KTNA.

"Masih banyak kekurangan yang harus kita akui. Kami berharap pada periode yang baru ada perubahan dan lompatan-lompatan besar untuk kemajuan KTNA Maluku Utara," ujar Tahsim.

Tahsim mengatakan petani dan nelayan di Maluku Utara masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari tingginya biaya produksi, seperti pupuk, benih, bibit, dan sarana penunjang usaha, hingga harga hasil produksi yang belum memadai.

Selain itu, petani dan nelayan masih menghadapi keterbatasan akses pasar, permodalan, bantuan pemerintah, serta sarana dan prasarana produksi.

Di sektor perikanan, keterbatasan kapal, alat tangkap, pelabuhan, dan dermaga juga menjadi persoalan. Di sisi lain, kerusakan serta kelangkaan ruang darat dan laut akibat berbagai aktivitas turut memengaruhi keberlangsungan usaha masyarakat.

"Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan juga berdampak pada keberlangsungan usaha serta keselamatan jiwa dan harta," kata Tahsim.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Tahsim menilai KTNA memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan petani maupun nelayan.

KTNA, kata dia, akan mendorong penyampaian aspirasi berbasis data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi bagi petani dan nelayan.

Selain itu, KTNA akan berupaya mengurangi praktik ijon, memperluas akses pasar, memperjuangkan pengelolaan sumber daya darat dan laut yang tidak merugikan masyarakat, serta mendorong penguatan kelembagaan dan koperasi.

KTNA juga akan mendorong pengendalian utang dan praktik lembaga keuangan yang dinilai membebani petani dan nelayan.

"Rembug paripurna merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang menjadi wadah musyawarah dan penentuan arah ke depan," ujar Tahsim, yang merupakan mantan aktivis PMII Cabang Ambon.

Musyawarah KTNA Maluku Utara menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sektor pertanian dan perikanan.

Tujuh rekomendasi tersebut yakni:

1. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

2. Penguatan sarana dan prasarana produksi.

3. Kemudahan akses permodalan dan pasar.

4. Peningkatan nilai tambah hasil produksi melalui pengolahan pascapanen.

5. Penyediaan bahan bakar dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

6. Pengembangan industri pengolahan hasil bumi dan laut.

7. Perluasan akses pasar serta pelaksanaan program yang berpihak pada kebutuhan petani dan nelayan.(*)