Bupati Halteng Minta Status Guru Diperjelas, Dapodik Jadi Acuan

RRI.CO.ID, Halteng - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menata kembali administrasi tenaga pendidik melalui penguatan pendataan dan kepastian status kepegawaian. Langkah tersebut menjadi bagian evaluasi pendidikan untuk memastikan setiap tenaga pengajar memiliki data dan status yang jelas.

Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menegaskan seluruh tenaga pengajar harus terdata melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, data tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan dan mengambil kebijakan pendidikan secara tepat.

“Di Dapodik, semuanya harus didaftarkan. Kita memiliki satu portal, yaitu Portal Dapodik,” ucap Bupati Ikram, Jumat 21 Agustus 2026. Ia meminta pendataan mencakup seluruh tenaga pengajar, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu.

“Termasuk guru-guru P3K paruh waktu,” ucapnya menambahkan. Selain pendataan, pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap kepastian status setiap orang yang bekerja sebagai tenaga pendidikan.

Ikram menilai status tenaga kerja harus jelas untuk menghindari persoalan administrasi dan kepegawaian pada masa mendatang. Kejelasan status juga berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan serta hak dan pembayaran yang diterima tenaga kerja.

Karena itu, penataan tenaga pendidikan harus dilakukan berdasarkan data akurat dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Rapat tersebut turut membahas penataan tenaga pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Halmahera Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan Muksin Ibrahim dan Kepala BKPSDM Arman Alting turut mengikuti pembahasan tersebut. Pemerintah daerah kemudian mengaitkan penataan administrasi dengan kebutuhan guru dan kondisi sekolah di setiap wilayah.

Data yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan tenaga pendidik secara lebih terukur. Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan tenaga pendidikan lebih tertib sekaligus memperkuat dasar kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan penataan tersebut mampu mendukung layanan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.