RRI.CO.ID, Ternate–Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) menggelar diskusi bertajuk Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Pengendalian Hutan Melalui Pengembangan Bioekonomi di lokasi Agrowisata, Kelurahan Loto Kota Ternate, Selasa 11 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Thomas Nifinluri, Plt. Kepala BPHL Wilayah XVI Ambon, Muhammad Iqbal, jajaran terkait, serta puluhan kelompok tani.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Thahir, mengatakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut ekonomi dan sosial, terutama dalam perspektif tata kelola kawasan di tingkat KPH.
Menurutnya, pengendalian karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika kebakaran terjadi. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui pengelolaan hutan yang produktif sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Pendekatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya cukup dengan pemadaman, tetapi kita harus bergerak maju dengan perspektif yang lebih luas. Bagaimana mencegah melalui pengelolaan hutan yang produktif sehingga masyarakat dapat berdaya memanfaatkan bioekonomi atau sumber daya alam hayati dan bioteknologi secara berkelanjutan,” katanya.
Basyuni menambahkan, KPH memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kawasan hutan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“KPH harus kita dorong bukan hanya sebagai pengelola kawasan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis sumber daya yang lestari. Bioekonomi memberikan peluang besar dalam mengembangkan potensi hutan, termasuk sektor pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), C. Hendro Widjanarko, yang sekaligus membuka kegiatan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan di Maluku Utara.
Menurutnya, penguatan KPH melalui pengembangan bioekonomi dapat menjadi solusi untuk mencegah kebakaran hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Penguatan KPH melalui pengembangan bioekonomi menjadi solusi nyata untuk mencegah kebakaran hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup warga,” katanya.
Hendro menjelaskan, terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutan. Pertama, menjaga kelestarian hutan. Kedua, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Ketiga, memastikan hasil pengelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau hutan sudah ada pengelola dan dikelola bersama masyarakat, maka akan menghasilkan manfaat ekonomi. Karena itu, bersama-sama kita harus mencegah kenaikan suhu bumi,” ujarnya.
Selain perubahan iklim, kata Hendro, terdapat persoalan lain yang harus menjadi perhatian, yakni hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity) dan persoalan sampah.
“Maluku terkenal dengan burung-burungnya yang bagus. Maka kita harus menjaga keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian yang ketiga adalah persoalan sampah,” kata Hendro, mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....