RRI.CO.ID, Sanana – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sula menggelar kegiatan bedah buku sesi pertama secara daring dan luring, dengan mengangkat buku berjudul Pilkada di Negeri Para Raja: Jejak Pengawasan dan Spirit Mengawal Demokrasi Bermartabat, karya Rusli Saraha dan Herdandi.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi demokrasi dan kepemiluan, khususnya di wilayah Maluku Utara serta secara umum dalam memahami sistem kepemiluan di Indonesia.

Dalam pengantar kegiatan, Hamida Umalekhoa yang juga sebagai ketua divisi teknis KPU Kepulauan Sula menyampaikan, bahwa pelaksanaan bedah buku tersebut tidak hanya sebagai bentuk tindak lanjut atas Surat KPU RI Nomor 248 terkait rencana program kerja Divisi Teknis, tetapi juga dimaknai sebagai ruang refleksi terhadap literasi demokrasi dan kepemiluan.

“Terlepas dari semangat melaksanakan perintah Surat KPU RI Nomor 248 terkait rencana program kerja Divisi Teknis, torang juga memaknai kegiatan ini sebagai bentuk refleksi literasi demokrasi, lebih khusus literasi kepemiluan di wilayah Maluku Utara dan umumnya sistem kepemiluan di Indonesia,” ujar Hamida, Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menambahkan, budaya literasi demokrasi dan kepemiluan dapat terus berkembang, sekaligus menjadi ruang refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.

" Kegiatan tersebut menghadirkan Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Rusli Saraha, yang juga merupakan salah satu penulis buku sekaligus bertindak sebagai narasumber," ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menghadirkan pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara, Reni S.A. Banjar, serta Ramli K. Yacub yang juga turut hadir sebagai panelis.

Sementara itu, peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya kalangan akademisi, kelompok muda, kelompok perempuan, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan itu juga dihadiri oleh jajaran komisioner KPU kabupaten/kota se-Maluku Utara serta sejumlah komisioner KPU dari luar Provinsi Maluku Utara.