RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sekaligus menginstruksikan operasi pasar secara serentak guna mengendalikan kenaikan harga pangan akibat gejolak ekonomi global.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan kepala daerah se-Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, Rabu 5 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Anggota DPR RI Eko Patriot, Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Maluku Utara.

Zulhas menegaskan, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan 3T, terutama Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

“Yang harus dipercepat adalah pembangunan SPPG di daerah 3T. Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua harus diselesaikan sebulan ini karena sangat mendesak,” katanya.

Selain mempercepat MBG, pemerintah juga menjalankan program desa tematik untuk mewujudkan kemandirian pangan di setiap kecamatan. Sebanyak 40.000 desa akan didorong mengembangkan budidaya ikan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan lahan sekitar 1.000 meter persegi.

Program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan protein masyarakat, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru bagi warga desa.

Di sisi lain, pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok akibat dampak geopolitik dunia. Zulkifli Hasan mengungkapkan stok beras nasional di Perum Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton sehingga siap dimanfaatkan untuk operasi pasar.

“Harga-harga sembako mulai naik akibat geopolitik. Karena itu saya meminta Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP dan pemerintah daerah juga melakukan operasi pasar agar harga bisa ditekan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah bergerak bersama pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai skema operasi pasar dan subsidi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menurut Zulhas, percepatan pembangunan SPPG, pengembangan desa tematik, pembangunan kampung nelayan, hingga operasi pasar merupakan satu paket kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.