Wagub Sarbin: Sertifikat Kompetensi Tak Cukup, Infrastruktur Butuh Integritas

  • 03 Agt 2026 11:08 WIB
  •  Ternate

RRI.CO.ID, Ternate - Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya ditopang oleh tenaga ahli yang bersertifikat, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas dan kejujuran.

Pesan itu disampaikan Sarbin saat membuka Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura di Bela Hotel Ternate, Senin 3 Agustus 2026.

Pelatihan diikuti 100 aparatur sipil negara dari Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang dibagi ke dalam lima bidang keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, dan teknik air minum.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe (tengah) bersama Plt. Kadis PUPR Risman Iriyanto Djafar, dengan peserta Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.(Foto: RRI/Yudi).

Dalam sambutannya, Sarbin mengingatkan bahwa sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan syarat penting bagi profesionalisme aparatur. Namun, menurutnya, keahlian teknis harus berjalan beriringan dengan karakter yang kuat.

“Bukan hanya ahli muda, ahli madya, dan berbagai sertifikat keahlian yang kita butuhkan. Negeri ini juga membutuhkan orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan suatu saat ada sertifikat kejujuran,” ujarnya.

Sarbin menilai berbagai regulasi dan sistem telah tersedia, demikian pula tenaga ahli terus dilahirkan setiap tahun. Namun, tanpa integritas, pembangunan belum tentu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada satu pun institusi yang sepenuhnya bebas dari penyimpangan. Karena itu, pembentukan karakter aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih.

Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi momentum meningkatkan profesionalisme agar setiap proyek benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjut Sarbin, mengapresiasi kolaborasi Dinas PUPR dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor konstruksi.

Ia berharap para peserta mampu menjadi tenaga teknis yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....