RRI.CO.ID, Ternate – Setelah mengantongi izin resmi dari pemerintah, PT Talaga Rano Geothermal mulai memasuki tahapan pengembangan proyek panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Langkah awal itu ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi yang dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Bela Hotel Ternate, Rabu 22 Juli 2026.

Proyek energi baru terbarukan (EBT) tersebut menjadi salah satu investasi strategis di Maluku Utara yang diharapkan memperkuat pasokan listrik sekaligus mendukung target transisi energi nasional. Namun, sejak sebelum izin terbit, proyek ini diwarnai berbagai polemik, mulai dari tudingan keterlibatan investor Israel hingga kekhawatiran akan dampak lingkungan.

Bagian Perizinan dan Pengadaan Lahan PT Talaga Rano Geothermal, Ferry, menegaskan perusahaan baru memperoleh izin eksplorasi pada 11 Juni 2026. Menurutnya, selama proses perizinan perusahaan memilih tidak menanggapi berbagai isu yang beredar karena masih menyelesaikan seluruh persyaratan administratif.

“Kami baru memperoleh izin pada 11 Juni 2026. Sebelum itu memang banyak isu negatif yang berkembang, tetapi kami memilih fokus memenuhi seluruh komitmen perizinan, termasuk penyetoran jaminan eksplorasi sebesar 11 juta dolar AS. Setelah izin keluar, kami langsung bergerak cepat melakukan sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten,” ujarnya.

Ferry juga membantah isu yang mengaitkan proyek tersebut dengan investasi Israel. Ia menegaskan secara hukum hal itu tidak mungkin terjadi karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurutnya, perusahaan induk PT Talaga Rano Geothermal memang merupakan bagian dari korporasi yang sahamnya tercatat di Bursa Efek New York. Karena berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbuka bagi siapa saja yang membeli melalui mekanisme pasar modal dan tidak dapat diartikan sebagai keterlibatan suatu negara dalam investasi di Indonesia.

“Kalau perusahaan sudah menjadi perusahaan terbuka, siapa pun bisa membeli sahamnya melalui bursa. Itu tidak berarti perusahaan tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh negara tertentu. Jadi isu yang menghubungkan proyek ini dengan Israel tidak benar,” ucapnya.

Selain isu kepemilikan saham, perusahaan juga menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi kerusakan lingkungan, terutama ancaman terhadap sumber mata air di kawasan Telaga Rano.

Ferry menjelaskan, eksplorasi panas bumi berbeda dengan aktivitas pertambangan mineral maupun batu bara. Fluida panas bumi diambil dari kedalaman sekitar 1.000 hingga 2.000 meter di bawah permukaan tanah, terpisah oleh lapisan batuan yang tidak berhubungan dengan sumber air permukaan.

“Air yang dimanfaatkan masyarakat berada di permukaan, sedangkan panas bumi diambil dari kedalaman yang sangat jauh dan terisolasi oleh lapisan batuan. Secara teknis tidak akan mencemari ataupun mengganggu sumber air permukaan,” katanya.

Ia juga memastikan kebutuhan pembukaan lahan relatif kecil dibandingkan industri pertambangan. Untuk satu lokasi pengeboran, lahan yang dibutuhkan hanya sekitar satu hingga dua hektare sebagai tempat berdirinya rig pengeboran.

Menurut Ferry, pembukaan lahan tambahan hanya dilakukan apabila diperlukan pembangunan jalan akses menuju titik pengeboran. Bahkan secara umum, kebutuhan lahan pembangkit panas bumi diperkirakan sekitar satu hektare untuk setiap satu megawatt kapasitas terpasang.

“Dengan target pengembangan sekitar 40 megawatt di Telaga Rano, kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 40 hektare, jauh lebih kecil dibandingkan pembukaan lahan pada tambang mineral,” kata Ferry.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah dan perusahaan berharap berbagai informasi teknis mengenai proyek panas bumi dapat dipahami masyarakat sehingga polemik yang berkembang selama ini dapat dijawab dengan data dan penjelasan ilmiah.

Pengembangan panas bumi Telaga Rano diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi bersih strategis di kawasan timur Indonesia yang mendukung upaya pemerintah meningkatkan bauran energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.