RRI.CO.ID, Sofifi – Anggota DPRD Maluku Utara dari Daerah Pemilihan Kepulauan Sula–Pulau Taliabu, Yusran Pauwah, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait bantuan sektor perikanan dan penanganan korban banjir di Desa Waisakai, Kabupaten Kepulauan Sula.

Desakan tersebut disampaikan Yusran dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Maluku Utara yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Sofifi, Senin 20 Juli 2026.

Yusran mengatakan masyarakat nelayan di wilayahnya mengapresiasi program penguatan sektor perikanan yang dijalankan Pemerintah Provinsi. Namun, pelaksanaannya dinilai masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan kuota penerima bantuan yang harus melalui proses verifikasi perbankan.

Menurutnya, kelompok nelayan bahkan telah menyiapkan data calon penerima untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Namun hingga kini, usulan tersebut belum memperoleh persetujuan.

“Kuota yang diberikan menurut masyarakat masih sangat terbatas. Mereka sudah menyiapkan data, tetapi sampai sekarang belum mendapat persetujuan. Kami berharap ada penambahan kuota agar lebih banyak nelayan dapat mengakses program tersebut,” ujar Yusran.

Selain sektor perikanan, Yusran juga menyoroti belum terealisasinya bantuan bagi warga terdampak banjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Timur. Padahal, kata dia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah memenuhi permintaan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan laporan resmi mengenai bencana tersebut.

Ia menjelaskan, Gubernur Maluku Utara sebelumnya menyampaikan bahwa bantuan dapat direalisasikan setelah adanya surat resmi dari pemerintah kabupaten. Namun hingga kini, masyarakat yang terdampak banjir belum menerima bantuan yang dijanjikan.

Yusran meminta Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti dokumen yang telah disampaikan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada warga.

“Surat resmi dari pemerintah kabupaten sudah disampaikan. Harapan kami, Pemerintah Provinsi segera merealisasikan bantuan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga 156 kepala keluarga terdampak banjir di Desa Waisakai dapat segera memperoleh bantuan,” katanya.

Aspirasi tersebut menjadi bagian dari hasil reses DPRD Maluku Utara yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.