RRI.CO.ID, Ternate - Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional menyelenggarakan Workshop Administrasi Veteran Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 di Meeting Room Gamalama Hotel Bella, Jalan Jati Raya, Kota Ternate, Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional, Brigjen TNI Asep Tardiana Wahcki. Kegiatan dihadiri oleh unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, serta instansi terkait lainnya. Turut hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Staf Ahli Bidang Hukum Fachruddin Tukuboya, S.T., M.M.; Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin; Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si.; perwakilan Danlanal Ternate; Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi; Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadi Rachman, S.H.; perwakilan Kapolres Ternate; Kepala PT Taspen Cabang Ternate Okta Jap Wiryawan.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Asep Tardiana Wahcki menegaskan bahwa workshop ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk penghormatan negara kepada para Veteran Republik Indonesia yang telah mengabdikan diri dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Mengusung tema "Di Bawah Langit yang Sama, Mari Moi Ngone Futuru Bersatu Kita Kuat," ia menyampaikan bahwa perubahan organisasi di lingkungan TNI tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada veteran. Oleh karena itu, melalui workshop ini diharapkan seluruh personel yang menangani administrasi veteran memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara pendataan, verifikasi, dan pengusulan veteran secara tepat, benar, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa proses administrasi veteran dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kodim, Korem, Kodam hingga tingkat pusat guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memperoleh pengakuan sebagai Veteran Republik Indonesia beserta hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Workshop juga menjadi sarana verifikasi dan sinkronisasi data veteran antara daerah dan pusat guna memastikan data yang dimiliki pemerintah akurat dan mutakhir. Dengan data yang valid, diharapkan penyaluran hak-hak veteran seperti tunjangan, santunan, dan jaminan kesehatan dapat dilakukan secara tepat sasaran.