RRI.CO.ID, Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunda pelaksanaan rotasi dan promosi pejabat hingga Juli 2026. Penundaan dilakukan karena Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menginginkan seluruh pejabat yang masuk dalam daftar mutasi dilantik secara bersamaan setelah seluruh proses administrasi rampung.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengatakan pelantikan yang semula dijadwalkan pada akhir Juni diundur menyusul penambahan dua jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang masih menunggu pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setelah berkonsultasi dengan Ibu Gubernur, beliau mengarahkan agar pelantikan dilakukan secara serentak. Karena itu kami masih menunggu Pertek BKN untuk dua jabatan eselon II yang sedang berproses. Setelah seluruhnya selesai, pelantikan akan dilaksanakan sesuai arahan Ibu Gubernur,” ujar Zulkifli.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah pejabat eselon II yang akan dirotasi maupun dipromosikan menjadi enam orang. Selain itu, puluhan pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV juga akan masuk dalam agenda rotasi dan promosi.

Zulkifli menjelaskan seluruh tahapan pengisian jabatan telah dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), mulai dari uji kompetensi hingga wawancara berbasis sistem manajemen talenta. Saat ini, Pertek BKN telah terbit untuk empat jabatan eselon II serta puluhan jabatan eselon III dan IV, sementara dua jabatan eselon II lainnya masih menunggu persetujuan.

“Semua mekanisme sudah dilalui. Untuk memperoleh Pertek BKN harus memenuhi seluruh tahapan sesuai ketentuan. Kami optimistis Pertek untuk dua jabatan tambahan tersebut dapat terbit pada awal Juli,” katanya.

Meski proses mutasi hampir rampung, BKD belum mengungkap nama maupun jabatan para pejabat yang akan dilantik. Informasi tersebut baru akan diumumkan setelah jadwal pelantikan ditetapkan dan undangan resmi diterbitkan.

Ia hanya memastikan rotasi akan menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), biro, dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sebelum pelantikan berlangsung, para pejabat eselon II yang akan menduduki posisi baru dijadwalkan bertemu langsung dengan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. Pertemuan itu bertujuan memperkuat komitmen, integritas, serta loyalitas pejabat dalam menjalankan program prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku Utara.