RRI.CO.ID, Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran yang semakin strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarbin saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo, di Bela Hotel Ternate, pekan lalu.

Menurut Sarbin, BPKP merupakan lembaga yang memiliki mandat penting dalam penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah. Perannya mencakup penguatan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Sarbin.

Ia menegaskan, bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPKP bukan sekadar mitra pengawasan, tetapi juga mitra strategis yang memberikan pendampingan, konsultasi, serta pembinaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, berbagai capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan SPIP, hingga upaya pencegahan korupsi merupakan hasil sinergi yang terus dibangun bersama BPKP.

Sarbin juga menyoroti dinamika pembangunan di Maluku Utara yang saat ini ditopang oleh potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut hadirnya sistem pengawasan yang semakin kuat dan berorientasi pada perbaikan tata kelola agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Oleh karena itu, kehadiran pengawasan BPKP menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kepemimpinan baru BPKP Maluku Utara dapat semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, preventif, dan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penguatan sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.