RRI.CO.ID, Ternate – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pelaksanaan Uji Kompetensi (Ujikom) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B yang digelar bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Universitas Khairun, Ternate, Rabu 24 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek infrastruktur di Maluku Utara yang terus berkembang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan kebutuhan tenaga PPK yang kompeten semakin mendesak seiring meningkatnya volume pekerjaan pembangunan di daerah. Saat ini, Dinas PUPR Malut baru memiliki lima PPK Tipe B yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang ada.

“Dalam menjalankan kebutuhan barang dan jasa, semakin banyak personel yang berkompeten tentu semakin baik karena harus disesuaikan dengan beban kerja di Dinas PUPR,” kata Risman saat memantau pelaksanaan ujian.

Dari 24 aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar, sebanyak 21 peserta dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tahapan uji kompetensi. Proses penilaian dipimpin tim asesor dari LKPP RI yang terdiri atas lima tenaga profesional.

Menurut Risman, peserta tidak hanya diuji melalui tes tertulis, tetapi juga harus menunjukkan rekam jejak kompetensi yang berjenjang, mulai dari sertifikasi dasar, sertifikasi PPK Tipe C, hingga portofolio pekerjaan kontraktual yang telah diverifikasi oleh LKPP.

Penilaian dalam Ujikom mencakup tiga aspek utama, yakni pengetahuan terkait regulasi dan teknis pengadaan, pengalaman yang dibuktikan melalui portofolio proyek, serta sikap profesional dalam mengelola kegiatan pengadaan, termasuk kemampuan koordinasi dan pengendalian pekerjaan di lapangan.

“Setelah ujian tertulis, peserta akan melanjutkan tahapan wawancara. Hasil kelulusan akan diumumkan setelah seluruh proses asesmen selesai,” ujarnya.

Risman menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi bagi PPK bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih profesional dan meminimalkan potensi penyimpangan.

“Pengadaan barang dan jasa yang baik harus dikelola oleh sumber daya yang memiliki kompetensi. Semakin baik kompetensinya, semakin baik pula proses pengadaannya sehingga berbagai anomali transaksi dapat dihindari,” kata Risman.

Selain penguatan kapasitas SDM, tantangan pengelolaan proyek infrastruktur di Maluku Utara juga dipengaruhi kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan rentang kendali pengawasan menjadi lebih kompleks. Menurut Risman, keberadaan lebih banyak PPK bersertifikat akan membantu pembagian tugas secara lebih proporsional berdasarkan wilayah kerja sehingga pengawasan proyek dapat berjalan lebih efektif.

Pelaksanaan Ujikom kali ini merupakan gelombang pertama yang dikhususkan bagi ASN internal Dinas PUPR Maluku Utara dan dijadikan sebagai proyek percontohan untuk perangkat daerah lainnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana memperluas program serupa pada tahap berikutnya dengan melibatkan organisasi perangkat daerah teknis lainnya, termasuk sektor perumahan dan kawasan permukiman.

“Ini merupakan pilot project yang nantinya akan menjadi contoh bagi OPD lain. Pada batch berikutnya kami berencana membuka kesempatan lebih luas bagi dinas-dinas teknis lainnya,” ucap Risman.