RRI.CO.ID, Halmahera Tengah – Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, mengingatkan seluruh pemerintah desa agar tidak menunda pencatatan dan penginputan transaksi keuangan. Menurutnya, keterlambatan penatausahaan berpotensi menimbulkan masalah administrasi yang dapat menghambat pelaksanaan program desa.

Ahlan mengatakan seluruh transaksi keuangan harus segera dicatat begitu kegiatan dilaksanakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban administrasi sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan.

“Saya menginginkan agar pengelolaan keuangan ini bisa mencakup seluruh desa dan semuanya harus bertanggung jawab,” kata Wabup Ahlan, Selasa 16 Juni 2026. Ia menilai tantangan utama pemerintah desa saat ini berada pada tahap penatausahaan keuangan. Sebab, setelah proses penganggaran selesai, seluruh transaksi harus dikelola secara tertib dan akurat.

Menurut Ahlan, penggunaan aplikasi Siskeudes versi terbaru menuntut kedisiplinan aparatur desa dalam melakukan pencatatan. Sistem tersebut memiliki mekanisme pengendalian yang lebih ketat sehingga setiap transaksi harus diinput sesuai prosedur.

“Begitu ada kegiatan, segera diinput. Sekecil apa pun itu segera diselesaikan karena kalau ditunda pasti akan menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.

Ahlan mengingatkan bahwa kesalahan dalam penatausahaan tidak hanya berdampak pada administrasi. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi proses pencairan anggaran pada tahap berikutnya apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Karena itu, ia meminta aparatur desa segera melakukan perbaikan apabila menemukan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Selain pengelolaan keuangan, Ahlan juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah desa mengalokasikan anggaran secara tepat untuk mendukung penanganan lingkungan di wilayah masing-masing.

“Tolong dipergunakan sebaik mungkin, terutama untuk kegiatan penanganan sampah di desa. Harus ada langkah nyata agar persoalan sampah dapat segera teratasi,” ucapnya tegas.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah desa juga diminta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Ahlan, penggunaan anggaran harus mampu menghasilkan dampak yang terukur dan mendukung kesejahteraan warga.

“Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Jika itu dijalankan dengan baik, maka berbagai risiko administrasi maupun persoalan hukum dapat dicegah sejak dini,” kata Ahlan mengakhiri.