RRI.CO.ID, Ternate - Kinerja fiskal di Provinsi Maluku Utara hingga 30 April 2026 menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan negara tumbuh kuat didukung penerimaan perpajakan, sementara belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara dalam rilis perkembangan APBN Regional Maluku Utara periode April 2026. Dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64 persen secara tahunan (yoy) pada Triwulan I 2026.

"Angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan dan pertambangan yang mendorong ekspor serta hilirisasi komoditas unggulan daerah, kata Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Sakop, ditulis Selasa, 9 Juni 2026.

Kondisi makroekonomi daerah juga menunjukkan tren yang baik. Inflasi April 2026 berada di level 2,03 persen (yoy), sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,59 persen, dan rasio gini tercatat 0,275.

Meski demikian, tantangan masih terlihat dari sisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 4,46 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada pada 68,28 persen, menunjukkan perlunya perluasan kesempatan kerja agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata.

Pada sektor fiskal, realisasi pendapatan APBN Regional Maluku Utara hingga April 2026 mencapai Rp2,34 triliun atau 38,8 persen dari target. Capaian ini tumbuh signifikan sebesar 67,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan penerimaan didorong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang mencapai Rp618,39 miliar atau naik 121,88 persen, serta PPh Non-Migas sebesar Rp689,65 miliar. Selain itu, penerimaan bea masuk tercatat Rp273,94 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp147,68 miliar.

Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp3,87 triliun atau 27,75 persen dari pagu. Secara keseluruhan belanja mengalami kontraksi 14,55 persen akibat perlambatan Transfer ke Daerah (TKD).

Namun, Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp1,31 triliun atau tumbuh 28,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong kenaikan belanja modal sebesar 82,27 persen dan belanja barang sebesar 31,82 persen.

Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi Maluku Utara mencapai Rp3,24 triliun atau 26,98 persen dari target. Dana transfer pusat masih mendominasi dengan kontribusi 77,78 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 21,91 persen dan menunjukkan tren peningkatan.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,43 triliun atau 18,99 persen dari pagu dan masih mengalami kontraksi 3,52 persen. Kanwil DJPb Maluku Utara menilai percepatan belanja daerah, khususnya untuk infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal, penting dilakukan agar manfaat fiskal lebih cepat dirasakan masyarakat serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.