MKKS-MGMP Harus Jadi Penggerak Kemajuan Pendidikan Maluku Utara

RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat melantik dan mengukuhkan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA, SMK, dan SLB Kota Ternate periode 2026–2029 di Aula SMA Negeri 5 Ternate, Rabu 3 Juni 2026.

Samsuddin menegaskan bahwa pengurus yang baru dilantik memikul tanggung jawab strategis dalam mendorong kemajuan pendidikan, baik melalui penguatan tata kelola sekolah maupun peningkatan mutu pembelajaran.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut sekolah serta tenaga pendidik untuk terus beradaptasi agar mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.

“Pendidikan berkembang sangat cepat. Dunia kerja berubah dan teknologi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu sekolah dan guru harus terus beradaptasi,” ujar Samsuddin saat membacakan sambutan gubernur.

Ia menjelaskan, MKKS harus menjadi ruang kolaborasi bagi para kepala sekolah untuk berbagi praktik baik dan memperkuat manajemen pendidikan. Sementara MGMP diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi guru sekaligus forum untuk memperkaya metode pembelajaran yang lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Pemprov Maluku Utara, lanjutnya, menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Karena itu, organisasi profesi pendidikan didorong menjadi ruang kerja yang produktif dan menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga meminta pengurus MKKS dan MGMP mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, memperkuat kemampuan literasi dan numerasi siswa, meningkatkan perhatian terhadap pendidikan inklusif di sekolah luar biasa (SLB), serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.