Hari Libur Nasional, Wagub Malut Kumpul Pimpinan OPD Evaluasi Kinerja

RRI.CO.ID, Sofifi – Di tengah libur nasional peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menggenjot kinerja birokrasi. Usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir langsung menggelar rapat terbatas (ratas) dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 1 Juni 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara itu difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah, percepatan serapan anggaran, serta optimalisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tetap menjaga ritme kerja pemerintahan meski bertepatan dengan hari libur nasional.

Dalam arahannya, Sarbin Sehe meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan kinerja guna mencapai target realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi juga kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan merealisasikannya secara efektif.

“Anggaran harus direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Sarbin.

Ia menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, meminta seluruh OPD mematuhi prosedur administrasi yang berlaku dan memperkuat koordinasi antarlembaga guna mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Selain membahas serapan anggaran, rapat juga menyoroti penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Sarbin, LPPD merupakan instrumen penting untuk menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran secara objektif dan terukur.

“LPPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan ini harus mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah selama satu tahun terakhir,” katanya.

Ia menambahkan bahwa laporan yang disusun harus akurat, transparan, dan mudah diakses publik agar masyarakat dapat mengetahui capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Menutup rapat, Sarbin menegaskan bahwa evaluasi berkala terhadap kinerja OPD menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku Utara. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah daerah terus mendorong penggunaan anggaran yang efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tercipta birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.