Kemenkum-Polda Malut Bersinergi Penegakan Hukum di Maluku Utara

RRI.CO.ID, Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menghadiri kegiatan serah terima jabatan dan kenal pamit Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Minggu 24 Mei 2026.

Acara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, insan pers, hingga berbagai pemangku kepentingan di Maluku Utara.

Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arif Budiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda dan masyarakat atas dukungan serta kerja sama yang selama ini terjalin dalam menjaga keamanan daerah.

Menurutnya, koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Utara.

“Kolaborasi dan komunikasi yang baik menjadi kekuatan bersama dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar Arif Budiman.

Ia juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar sinergi lintas lembaga dapat terus diperkuat demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menilai pergantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat pelayanan publik dan penegakan hukum di daerah.

Argap menyampaikan apresiasi atas pengabdian pejabat sebelumnya sekaligus mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada pejabat baru di lingkungan Polda Maluku Utara.

“Momentum ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pembinaan hukum, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Malut, Achim Umasangaji. Ia menyebut serah terima jabatan Kapolda menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas institusi, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.

“Sinergitas antarinstansi sangat penting untuk menciptakan pelayanan hukum yang semakin baik dan efektif bagi masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.