RRI.CO.ID, Ternate – Proses hibah tiga aset strategis milik Pemerintah Kota Ternate kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate kini memasuki tahap lanjutan. Tiga aset tersebut masing-masing Pelabuhan Dufa-Dufa, Pelabuhan Semut Mangga Dua, dan lahan pembangunan Pelabuhan Mayau di Pulau Batang Dua.

Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad mengatakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate terus dilakukan guna mempercepat proses serah terima hibah aset tersebut. Pertemuan terakhir bersama Dinas Perhubungan dan BPKAD Kota Ternate dilakukan pada April lalu untuk membahas tindak lanjut administrasi hibah.

Menurut Rushan, saat ini proses hibah masih menunggu penyelesaian administrasi internal dari Pemkot Ternate, termasuk kemungkinan adanya persetujuan DPRD sebelum penandatanganan berita acara hibah dan nota kesepakatan bersama dilakukan. “Terkait kapan pelaksanaan hibah itu belum tahu karena menunggu (Pemerintah) Kota,” ujar Rushan, ditulis RRI, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menegaskan, kejelasan status kepemilikan aset menjadi syarat utama bagi KSOP untuk mengusulkan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat. Sebab, setiap usulan pembangunan yang diajukan ke Jakarta akan melalui pemeriksaan ketat oleh Kementerian Keuangan.

“Kalau barang itu belum ada, kita bikin pengusulan ke Jakarta, otomatis nanti diperiksa oleh Menteri Keuangan. Ini aset bukan KSOP punya, terus usul anggaran dari mana?” katanya.

Rushan menjelaskan, hibah aset ke pemerintah pusat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan transportasi laut. Dengan status aset berada di bawah kementerian, pembangunan fasilitas pelabuhan dapat didukung melalui APBN, PNBP maupun skema SBSN tanpa membebani keuangan daerah.

“Kalau melalui kementerian, alokasi anggaran itu dipastikan minimal 50 persen sudah ada,” ucapnya. Ia juga menyoroti dukungan legislator asal Maluku Utara di DPR RI, salah satunya Irine Yusiana Roba Putri yang dinilai aktif membantu pengalokasian anggaran pembangunan pelabuhan di wilayah Maluku Utara, termasuk Pelabuhan Mangga Dua pada tahun 2025.

Sementara itu, untuk pembangunan Pelabuhan Mayau di Pulau Batang Dua, KSOP Ternate telah mengusulkan anggaran studi kelayakan atau Pra-Feasibility Study (Pra-FS) tahun ini agar proses pembangunan dapat berjalan paralel dengan tahapan hibah lahan.

Rushan menyebut pembangunan Pelabuhan Mayau diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun anggaran karena harus melalui sejumlah tahapan perencanaan dan pembangunan.

Di sisi lain, untuk Pelabuhan Semut Mangga Dua, ia mengungkapkan bahwa lahan terminal hingga kini masih tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Ternate. Padahal pembangunan fasilitas yang ada saat ini dilakukan berdasarkan surat pernyataan kesediaan hibah dari almarhum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman.

Karena itu, pemerintah pusat kini meminta kepastian hibah lahan tersebut agar pengembangan sisi darat pelabuhan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dapat segera dilaksanakan.

KSOP Ternate berharap seluruh proses administrasi hibah dapat segera diselesaikan sehingga pengembangan pelabuhan modern di Kota Ternate dan wilayah sekitarnya bisa segera direalisasikan demi menunjang konektivitas transportasi laut masyarakat.