RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan optimistis dapat mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) setelah ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus dalam program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026–2030.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Maluku Utara, Dr. Fachruddin Tukuboya, saat mewakili Gubernur Maluku Utara pada rapat koordinasi awal program kerja sama tersebut di Hotel Bela Ternate, Rabu 20 Mei 2026.
Menurut Fachruddin, penetapan Maluku Utara sebagai wilayah prioritas dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah kepulauan.
“Ini momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Fachruddin menjelaskan Maluku Utara memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan sekitar 70 persen wilayah berupa laut. Kondisi tersebut berdampak pada pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga sanitasi bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk Maluku Utara mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan hampir 35 persen di antaranya berusia 0–19 tahun. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,1 persen atau tertinggi secara nasional berkat sektor industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak merata terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terlihat, termasuk tingginya angka pengangguran terbuka di beberapa daerah serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Pada sektor kesehatan, Pemprov mencatat prevalensi stunting turun dari 23,7 persen menjadi 23,2 persen. Meski demikian, penurunan itu belum merata karena sejumlah daerah justru mengalami peningkatan kasus.
Selain stunting, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan rendahnya cakupan imunisasi dasar, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta terbatasnya akses layanan kesehatan di pulau-pulau terluar yang membutuhkan waktu tempuh hingga belasan jam melalui jalur laut.
Sementara di bidang pendidikan, angka putus sekolah terutama pada jenjang transisi SMP ke SMA masih cukup tinggi. Saat ini jumlah anak tidak sekolah di Maluku Utara tercatat mencapai sekitar 34 ribu anak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Maluku Utara mendorong pengembangan pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, sekolah terbuka, pendidikan nonformal, hingga pemanfaatan pembelajaran jarak jauh berbasis internet dan teknologi digital.
Di sektor sanitasi, akses air minum layak telah mencapai 90 persen dan sanitasi layak sekitar 88 persen. Namun disparitas layanan di wilayah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk persoalan desa yang belum bebas buang air besar sembarangan serta pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem open dumping.
Fachruddin juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah daerah seperti Ternate dan Tidore Kepulauan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan data valid agar program yang dijalankan bersama UNICEF tepat sasaran.
“Saya berharap OPD serius mendampingi tim dan memberikan data yang benar agar program ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, yang mengikuti kegiatan secara virtual menjelaskan program kerja sama tersebut akan melibatkan 16 kementerian/lembaga dan 13 pemerintah provinsi.
Khusus untuk Maluku Utara, fokus program diarahkan pada empat pilar utama, yakni gizi, kesehatan, pendidikan, dan efektivitas program dengan dukungan pendanaan awal sebesar 26 ribu dolar AS.
Bappenas juga mendorong Pemprov Maluku Utara segera membentuk Tim Koordinasi Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur guna memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Sementara itu, Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, berharap pelaksanaan program lima tahun ke depan mampu meningkatkan kualitas SDM Maluku Utara dan memperkuat capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....