Wagub Sarbin Tekankan Satu Hal Penting: Jangan Sampai Data Multitafsir

RRI.CO.ID, Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya respons cepat dan penyampaian data yang akurat kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat menghadiri entry meeting bersama Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa 19 Mei 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Eks-Crisan itu menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta kepatuhan regulasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sarbin meminta seluruh OPD bersikap proaktif selama proses pengawasan berlangsung, termasuk memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya menjaga validitas dan akurasi data agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.

“Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi dipastikan data yang disampaikan itu valid dan benar-benar bisa dijamin keakuratannya,” kata Sarbin kepada rri.co.id.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan melakukan evaluasi, pemantauan, hingga pendalaman terhadap berbagai isu strategis di daerah.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

Sarbin menilai, hasil pengawasan dan rekomendasi dari tim Inspektorat menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan di setiap OPD.

“Kami berharap hasil-hasil rekomendasi yang disiapkan oleh tim inspektorat menjadi penting untuk dilakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan tata kelola masing-masing,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengawasan internal dan kepatuhan administrasi di seluruh perangkat daerah.