RRI.CO.ID, Ternate - Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani bersama pemerintah kabupaten. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 50 persen anak lulusan sekolah dasar di delapan kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Bela Hotel, Ternate, Kamis 7 Mei 2026.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi delapan bupati untuk memetakan apa penyebab utama banyak anak SD tidak melanjutkan ke SMP,” kata Sherly di hadapan para kepala daerah.

Sherly menjelaskan, sejak dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dilantik pada 20 Februari 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan persoalan pendidikan di daerah kepulauan tersebut. Hasilnya, sekitar 30 persen lulusan SMP tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Menurutnya, persoalan ekonomi menjadi faktor dominan. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di sejumlah wilayah kepulauan belum tersedia fasilitas SMA yang mudah dijangkau.

“Kondisi geografis juga menjadi kendala besar. Banyak anak harus pindah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, namun keluarga mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi,” ujarnya.

Pendidikan Gratis dan Sekolah Jarak Jauh Jadi Solusi

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2025 meluncurkan kebijakan pembebasan biaya komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di wilayah itu.

Sherly menyebut kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan ke SMA, kini jumlahnya menurun menjadi sekitar 10 ribu siswa atau turun 50 persen pada 2026.

Namun demikian, ia menegaskan persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga akses layanan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2026 mulai menggagas program Sekolah Jarak Jauh (SJJ) tingkat SMA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program percontohan tersebut akan dijalankan di tiga kabupaten, yakni Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Sebanyak 20 desa telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada. Nantinya, sekolah induk SMA akan menjadi pembina dengan mengirim guru secara berkala, sekaligus mendukung pembelajaran digital melalui penyediaan komputer dan infrastruktur internet.

“Anak-anak di pulau tetap bisa mendapatkan akses pendidikan dan memperoleh ijazah SMA melalui sistem Sekolah Jarak Jauh,” kata Sherly.