AJI Ternate Kecam Pembubaran Nobar Film Dokumenter Lingkungan

RRI.CO.ID, Ternate–Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter 'Pesta Babi' yang digelar di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, dibubarkan oleh aparat TNI pada Jumat malam 8 Mei 2026.

Peristiwa tersebut menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi sipil.

Kegiatan yang diselenggarakan AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu sedianya menghadirkan pemutaran film dan diskusi mengenai isu lingkungan serta persoalan sosial.

Upaya pembubaran sudah terjadi sejak persiapan dimulai sekitar pukul 19.30 WIT. Sejumlah anggota Babinsa dan personel intelijen TNI mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia.

Sekitar pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta panitia menghentikan kegiatan. Meski demikian, pemutaran film karya Watchdoc tetap dimulai sekitar pukul 21.30 WIT dan dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, serta SIEJ.

Tidak lama kemudian, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf. Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi dan meminta pemutaran dihentikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, turut dipanggil untuk berkoordinasi.

Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan bahwa film 'Pesta Babi' mengangkat isu lingkungan yang relevan dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera.

Namun, aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan judul isi film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik di masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga melalui media sosial.

Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film akhirnya resmi dihentikan.

Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan pihaknya memantau kegiatan tersebut setelah melihat respons penolakan di media sosial.

“Ini bukan pendapat pribadi saya, tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukan, banyak menilai provokatif menurut masyarakat di media sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, Maluku Utara saat ini dinilai cukup sensitif terhadap isu-isu SARA. Karena itu, aparat meminta diskusi tetap dilanjutkan, namun pemutaran film dihentikan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di kemudian hari.

“Mungkin saat ini tidak. Tetapi nanti dua tiga hari kemudian, pentingnya mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas, kondisi yang ada di Maluku Utara, khususnya di Ternate,” katanya.

Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat yang dinilai telah mengintervensi kegiatan sipil yang sah dan terbuka untuk umum.

Menurut Yunita, pemutaran film dokumenter dan diskusi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak warga untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga,” kata Yunita.

Ia juga menilai kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi warga yang hadir.

AJI Ternate menegaskan bahwa alasan potensi konflik tidak dapat dijadikan dasar pembubaran, mengingat kegiatan berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.