RRI.CO.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan pembangunan konektivitas jalan dan pemerataan pendidikan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis 7 Mei 2026.

Di hadapan perwakilan kementerian/lembaga dan para kepala daerah se-Maluku Utara, Sherly menilai tingginya pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya petani dan nelayan di wilayah terpencil.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat Maluku Utara menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, keterbatasan akses jalan dan jembatan membuat hasil kebun dan tangkapan laut sulit dipasarkan secara optimal.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya secara langsung. Karena itu, konektivitas menjadi prioritas agar hasil bumi dan hasil laut masyarakat bisa terhubung dengan pasar,” ujar Sherly.

Pemprov Maluku Utara, lanjut dia, akan memprioritaskan pembangunan jalan berbasis lapisan penetrasi atau lapen untuk memperluas jangkauan konektivitas antarwilayah. Skema tersebut dipilih agar anggaran yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak ruas jalan dibanding pembangunan hotmix.

Dari total sekitar 1.900 kilometer jalan rusak berat di Maluku Utara, pemerintah daerah menargetkan akses desa-desa terisolasi dapat tersambung dengan pusat ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pemprov juga mulai menerapkan skema kontrak payung dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat pelaksanaan program.

Di sektor pendidikan, Sherly menegaskan komitmen pemerintah daerah memperluas akses belajar bagi masyarakat kepulauan. Ia menyebut kebijakan pembebasan uang komite sekolah pada 2025 telah mendorong ribuan anak kembali mengenyam pendidikan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga akan meluncurkan program sekolah jarak jauh pada 2026 untuk menjangkau wilayah terpencil seperti Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

“Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan meski tinggal di wilayah kepulauan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Sherly juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih memprioritaskan belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk penguatan infrastruktur dasar.

Ia mendorong efisiensi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial agar alokasi APBD dapat lebih difokuskan pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Kita harus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat nyata,” ujar Sherly.