RRI.CO.ID, Ternate - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 410 dari total 838 usulan aspirasi kabupaten/kota dinyatakan diterima dalam Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) yang digelar pada 27 April 2026.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan seluruh usulan yang masuk telah melalui proses verifikasi dengan mempertimbangkan kewenangan provinsi, prioritas pembangunan daerah, serta program unggulan kepala daerah.

“Sebanyak 410 usulan yang dinyatakan diterima. Sedangkan untuk usulan yang ditolak juga dalam jumlah yang sama yakni 410. Sementara 18 usulan dinyatakan akan dibahas lebih lanjut,” ujar Kepala Bappeda, Senin 4 Mei 2026.

Ia menambahkan, usulan yang lolos akan memasuki tahapan verifikasi lanjutan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027.

“Sedangkan usulan yang ditolak umumnya karena tidak memenuhi kriteria atau bukan kewenangan provinsi, kurangnya data (dokumen tidak lengkap) atau sudah pernah dilaksanakan,” kata Kepala Bappeda.

Sementara itu, 18 usulan yang masih dalam pembahasan lanjutan seluruhnya berasal dari Kabupaten Pulau Taliabu. Usulan-usulan tersebut akan dikaji lebih mendalam sebelum diputuskan statusnya.

Lebih lanjut, Sarmin menyebut seluruh proses pembahasan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027.

“Termasuk mempertimbangkan beberapa hal yakni prioritas pembangunan daerah tahun 2027 Provinsi Maluku Utara,” ucapnya.

Adapun lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027 meliputi percepatan pemenuhan layanan dasar, peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam, penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.

Dari sisi kuantitas, jumlah usulan tahun ini tercatat menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.089 usulan. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan usulan terbanyak yakni 238, sedangkan paling sedikit berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula dengan 23 usulan.