RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong kemudahan akses permodalan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil, guna mempercepat peningkatan ekonomi daerah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengakses layanan keuangan formal, meski berbagai program pemerintah telah tersedia.

“Selama ini akses masyarakat, terutama di daerah terpencil, memang masih terbatas karena mereka belum memahami bagaimana cara mengakses keuangan untuk meningkatkan ekonominya,” ujar Samsuddin saat menghadiri kegiatan Capacity Building TPKAD 2026 di Jakarta Pusat, Kamis 30 April 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota TPKAD dalam memperluas inklusi keuangan di daerah.

Menurut Samsuddin, pelatihan tersebut penting untuk memperkuat kompetensi anggota TPKAD, meskipun saat ini jumlah peserta yang dilatih masih terbatas.

“Ke depan diharapkan jumlahnya bisa bertambah, sehingga anggota TPKAD memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keuangan,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah membentuk TPKAD hingga ke tingkat kabupaten/kota dan secara rutin melakukan evaluasi serta pelaporan kinerja sebagai bagian dari komitmen memperluas inklusi keuangan.

Samsuddin juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam penyediaan akses permodalan, agar masyarakat tidak terjerumus pada sumber pembiayaan yang tidak sehat.

“Kalau ini tidak kita kelola dengan baik, masyarakat bisa terjebak pada penyedia permodalan yang tidak sehat,” ucap Samsuddin.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, perbankan, pemerintah daerah, dan OJK, untuk bersinergi dalam mempercepat akses keuangan yang aman dan inklusif.

Ia juga menyoroti berbagai program pembiayaan yang telah tersedia, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan dari Permodalan Nasional Madani (PNM), yang dinilai dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Program pemerintah sudah banyak, termasuk KUR dan PNM. Bahkan sektor swasta juga bisa dilibatkan, namun tetap harus melalui seleksi yang baik agar masyarakat terlindungi,” katanya.