RRI.CO.ID, Ternate – Upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah terus diperkuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui kolaborasi dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Sinergi ini difokuskan pada fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Koordinasi tersebut melibatkan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Maluku Utara bersama pimpinan DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pulau Morotai. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama strategis lintas lembaga.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak sebatas formalitas, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara sistematis dan berkualitas, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga proses harmonisasi regulasi.

Menurutnya, kualitas peraturan daerah sangat bergantung pada ketepatan analisis serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa serta penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna meningkatkan literasi hukum publik.

“Kerja sama ini penting agar setiap perda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memiliki substansi yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki, menyebut kolaborasi ini sebagai momentum penting dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah. Ia menekankan bahwa setiap Ranperda harus disusun secara terencana, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak nyata.

Dari sisi teknis, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, menyoroti pentingnya naskah akademik sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan regulasi. Pendekatan berbasis data dan analisis komprehensif dinilai krusial agar kebijakan yang dihasilkan bersifat implementatif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Pulau Morotai, Darwin Wairo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera menindaklanjuti kerja sama tersebut, termasuk menyelaraskan aspek administratif dan teknis.

Dalam forum ini juga muncul dorongan untuk menghadirkan regulasi yang lebih progresif, salah satunya terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di daerah. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi dan kreativitas masyarakat.

Pertemuan berlangsung dinamis dengan sejumlah kesepakatan awal terkait ruang lingkup kerja sama. Ke depan, Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai akan melanjutkan ke tahap teknis guna memastikan proses pembentukan peraturan daerah berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.