RRI.CO.ID, Haltim — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur masih menunggu kepastian jadwal peresmian RSUD Maba. Peresmian rumah sakit tersebut direncanakan dilakukan Presiden Prabowo Subianto, namun hingga kini belum ada informasi terbaru.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub mengatakan pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dengan kementerian terkait di Jakarta. Konsultasi tersebut dilakukan guna memastikan kepastian jadwal peresmian rumah sakit yang telah selesai dibangun tersebut.

Untuk itu, Bupati telah mengutus Direktur RSUD Maba dr Calice Jacqueline melakukan koordinasi langsung ke pemerintah pusat. Ia diberangkatkan sejak Jumat lalu dan dijadwalkan kembali pada Kamis membawa hasil konsultasi tersebut.

“Ibu Direktur sudah saya utus ke Jakarta sejak Jumat lalu dan rencananya kembali hari Kamis,” ujar Bupati Ubaid, Selasa 21 April 2026. “Jadi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi jelas terkait jadwal peresmian RSUD Maba.”

Ubaid menjelaskan bahwa hingga kini belum dapat dipastikan apakah terjadi perubahan jadwal peresmian rumah sakit tersebut. Pemerintah daerah memilih menunggu kepastian resmi sebelum menyampaikan informasi lanjutan kepada masyarakat.

“Nanti setelah ibu direktur kembali, baru kita sampaikan perkembangan selanjutnya kepada publik,” katanya. Ia menegaskan bahwa informasi akan disampaikan setelah hasil koordinasi diterima secara resmi dari kementerian terkait.

RSUD Maba diketahui dibangun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan nasional. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Rumah sakit tersebut terdiri dari tiga lantai dengan fasilitas penunjang pelayanan medis yang telah disiapkan. Proyek pembangunan telah rampung dikerjakan oleh rekanan Kementerian Kesehatan beberapa bulan sebelumnya.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, pemerintah daerah berharap peresmian dapat segera dilaksanakan sesuai rencana awal. Namun kepastian jadwal masih menunggu hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait di tingkat pusat.