RRI.CO.ID, Ternate – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menyambut baik perhatian Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang merespons persoalan pengembangan sektor kepelabuhanan di Kota Ternate. Rencana pembangunan sejumlah pelabuhan tersebut diharapkan dapat direalisasikan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nasri menjelaskan, upaya penguatan konektivitas laut di wilayah Maluku Utara sebenarnya telah dibahas sejak tahun lalu. Pada 14 November 2025, dirinya bersama sejumlah kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

Pertemuan tersebut turut difasilitasi oleh Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Graal Taliawo. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Ternate menyampaikan berbagai kebutuhan penguatan konektivitas transportasi laut, termasuk rencana pembangunan dan perluasan pelabuhan.

“Dalam pertemuan itu kami menyampaikan pentingnya penguatan konektivitas laut. Ada dua pelabuhan yang diusulkan untuk dibangun pada tahun 2026, yakni perluasan Pelabuhan Mudaffar Syah di Kelurahan Dufa-Dufa dan pembangunan Pelabuhan Mayau di Kecamatan Batang Dua,” ujar Nasri, Selasa 10 Maret 2026.

Ia mengatakan, usulan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian Perhubungan dan bahkan telah diprioritaskan dalam rencana pembangunan tahun 2026.

Nasri juga mengungkapkan, hasil pertemuan tersebut kembali disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara saat acara open house Natal 2025 di Rumah Jabatan Gubernur di Sofifi. Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta agar Pemerintah Kota Ternate segera menindaklanjuti proses hibah beberapa pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan.

“Saat itu Gubernur Maluku Utara meminta saya untuk menyampaikan kepada Wali Kota Ternate agar beberapa pelabuhan yang bakal dibangun oleh Kementerian Perhubungan segera dihibahkan, sehingga proses pembangunan bisa dipercepat,” katanya.

Menurut Nasri, langkah koordinasi yang dilakukan Gubernur Sherly Tjoanda Laos patut diapresiasi karena menyangkut kepentingan besar masyarakat Ternate, khususnya dalam memperkuat akses transportasi laut antarwilayah.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Ternate pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan untuk menghibahkan sejumlah pelabuhan kepada pemerintah pusat agar pengelolaannya dapat dilakukan secara maksimal oleh Kementerian Perhubungan.

“Saya pikir, dengan menghibahkan pelabuhan ke Kementerian Perhubungan, maka pembiayaan operasionalnya akan dialokasikan melalui APBN. Ini tentu berdampak positif secara ekonomis bagi masyarakat Kota Ternate,” ujarnya.

Nasri berharap pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Ternate nantinya tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat konektivitas antarpulau, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir dan pelaku ekonomi lokal.