RRI.CO.ID, Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara menerima kunjungan koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa (Apdes) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa-desa wilayah Halmahera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung baru Kanwil Kemenkum Malut, Senin 9 Maret 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Sitngkir, menyambut baik koordinasi tersebut dan menekankan pentingnya Posbankum sebagai ujung tombak penyelesaian perkara di tingkat pertama.
Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat desa.
“Peran kepala desa dan paralegal sangat penting agar layanan bantuan hukum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga berbagai perkara hukum dapat diselesaikan di tingkat desa,” ujar Budi Argap.
Ia menjelaskan, Pos Bantuan Hukum hadir untuk memberikan solusi yang cepat, dekat, dan damai bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum.
Menurutnya, program Posbankum juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, guna menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Apdes Kabupaten Halmahera Utara, Iksan Madu, menyampaikan harapannya agar paralegal di desa dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai.
“Sebagai salah satu paralegal di desa, berharap melalui koordinasi ini kami bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Dengan pengetahuan yang lebih baik dapat menjalankan tugas secara optimal serta menyampaikan informasi hukum dengan tepat dari Apdes ke masyarakat di desa,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....