RRI.CO.ID, Wasile - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pembiayaan tersebut dinilai dapat membantu nelayan dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan dukungan permodalan menjadi salah satu kunci agar sektor kelautan dan perikanan tetap bertahan bahkan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi.

Hal itu disampaikan Sherly saat melakukan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi KUR di Kantor Camat Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Kamis 5 Maret 2026.

Menurut Sherly, pemerintah daerah bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memiliki komitmen untuk mendorong nelayan dan pelaku UMKM di Maluku Utara menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan skala usahanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah nelayan di Maluku Utara mencapai sekitar 36 ribu orang. Namun, kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan kapal masih terbatas.

“Setiap tahun hanya sekitar 200 unit kapal yang bisa disalurkan melalui dinas terkait,” kata Sherly di hadapan para nelayan.

Karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan program KUR sebagai alternatif pembiayaan bagi nelayan untuk mengembangkan usaha mereka, termasuk dalam pengadaan kapal dan peralatan tangkap.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, menjelaskan bahwa program KUR dapat dimanfaatkan nelayan untuk membeli kapal dan mesin berkapasitas sekitar 3 Gross Ton (GT).

Dengan fasilitas tersebut, nelayan diharapkan dapat melaut lebih jauh sehingga meningkatkan hasil tangkapan sekaligus pendapatan mereka.

Selain mendorong akses permodalan, Gubernur Sherly juga mengajak para nelayan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pekerjaan nelayan memiliki tingkat risiko tinggi sehingga membutuhkan perlindungan jaminan sosial.

Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nelayan akan memperoleh perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya, termasuk santunan kematian.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan kecil sebagai kelompok pekerja yang memiliki risiko kerja tinggi.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara.