Oleh: Mukhtar A. Adam, Dosen FEB-Unkhair Ternate

RRI.CO.ID, Ternate — Berbagai riset global menunjukkan bahwa wilayah kaya sumber daya sering diposisikan sebagai periphery, ruang pasok bagi rebutan kaum kapitalis global yang saling bertarung. Seperti perebutan cengkeh dan pala di masa Portugis dan Spanyol yang menguasai Ternate dan Tidore, saat ini perebutan itu bergeser ke Halmahera—dari Halteng versus Halbar. Dalam dua dekade terakhir, transformasi sistem produksi global telah menggeser status wilayah-wilayah tertentu dari sekadar pinggiran menjadi simpul strategis (strategic nodes) dalam rantai nilai global. Gambaran ini setidaknya menempatkan Halteng, Halsel, dan Halbar di Maluku Utara sebagai salah satu titik krusial.

Keberadaan cadangan nikel laterit berskala dunia, dikombinasikan dengan meningkatnya kebutuhan mineral kritis untuk transisi energi global, telah menjadikan Maluku Utara bagian integral dari persaingan geopolitik abad ke-21. Di wilayah ini, rivalitas dua kekuatan ekonomi dunia—Tiongkok dan Amerika Serikat—akan bertemu di Halmahera, bukan dalam forum diplomatik, melainkan dalam bentuk investasi, teknologi, dan penguasaan rantai pasok.

Tulisan ini mencoba mengungkap dinamika investasi Tiongkok ala Presiden Joko Widodo dan masuknya investasi Amerika Serikat di Talaga Ranu ala Presiden Prabowo Subianto. Ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pergeseran struktur kekuasaan ekonomi global. Namun, yang sering luput dari analisis adalah posisi daerah, khususnya Maluku Utara, dalam rebutan kuasa ekonomi global tersebut—apakah sebagai penerima manfaat atau justru menjadi bencana global yang dimulai dari Halmahera.

Sejak krisis finansial global 2008, sistem ekonomi dunia bergerak menjauhi globalisasi liberal menuju apa yang oleh Farrell dan Newman (2019) disebut sebagai weaponized interdependence. Negara-negara besar tidak lagi hanya berlomba menurunkan tarif, tetapi berupaya menguasai simpul-simpul strategis dalam jaringan produksi global—baik teknologi, keuangan, logistik, maupun sumber daya alam.

Tiongkok dan Amerika Serikat merepresentasikan dua pendekatan berbeda:

Tiongkok mengandalkan strategi state-led industrial capitalism, dengan fokus pada penguasaan manufaktur, pemrosesan, dan kapasitas produksi berskala besar.

Amerika Serikat menekankan kontrol atas standar, teknologi tinggi, keuangan global, dan legitimasi normatif melalui rezim ESG, HAM, dan keamanan ekonomi.

Dalam konteks ini, mineral kritis—terutama nikel—menjadi arena baru perebutan pengaruh. Nikel bukan lagi komoditas biasa, melainkan geostrategic asset yang menentukan masa depan industri kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan pertahanan.

Bagaimana dengan Presiden Jokowi yang membawa “perahu Tiongkok” mendarat di Halmahera? Apakah ini bagian dari industrialisasi cepat sebagai pilihan politik? Kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural Indonesia pasca-2014 yang mengalami keterbatasan fiskal, defisit infrastruktur, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dalam kerangka developmental state, Jokowi mengambil posisi pragmatis dengan menggandeng mitra yang mampu membangun cepat, dengan risiko politik dan ekonomi yang dapat dikelola. Maka, Tiongkok menjadi pilihan melalui kerangka Belt and Road Initiative (BRI).

Tiongkok datang menawarkan pembiayaan besar, teknologi yang telah teruji secara komersial, serta kesediaan mengambil risiko awal di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Hal ini menempatkan Maluku Utara sebagai titik strategis pembangunan kawasan industri nikel terintegrasi dengan berbagai fasilitas negara.

Dampaknya, hilirisasi nasional melalui kerja sama dengan Tiongkok menghasilkan capaian signifikan: larangan ekspor bijih nikel dapat ditegakkan (walau kadang bocor), kapasitas smelter meningkat pesat, dan Indonesia bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi pemain kunci produk antara global. Nilai ekspor berbasis nikel melonjak, serta posisi tawar Indonesia menguat sebagai keberhasilan industrialisasi.

Namun, keberhasilan itu tak cukup menyembunyikan ketidakadilan dan ketimpangan di Maluku Utara. Lonjakan PDRB hanya tercatat dalam buku tembaga BPS, tetapi tidak mengalir ke pulau-pulau berpenghuni. Auty (2001) menyebut fenomena ini sebagai resource-driven growth without development, yang ditandai oleh:

• Nilai tambah utama terserap oligarki dari luar wilayah

• Kontribusi rendah terhadap PAD

• Kerusakan lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat lokal

• Minimnya transfer teknologi

• Tekanan inflasi kawasan industri yang memperdalam kemiskinan lokal

Dengan kata lain, Jokowi membawa Tiongkok mendarat cepat atas nama hilirisasi, tetapi gagal menciptakan mekanisme value capture bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

Kini era Prabowo dimulai dengan menggandeng Amerika Serikat agar dominasi Tiongkok tak tunggal di Halmahera. Rivalitas AS–Tiongkok semakin tajam, terutama pasca Inflation Reduction Act (IRA) yang menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis mineral kritis.

Geothermal Talaga Rano Halbar menjadi simbol pendekatan AS di kawasan ASEAN. Berbeda dengan industri berat Tiongkok, Amerika Serikat memilih jalur energi ramah lingkungan, teknologi tinggi, dan legitimasi lingkungan kuat.

Nilai investasinya mungkin lebih kecil dibanding nikel, tetapi dampak strategisnya besar: penguasaan standar, akses pembiayaan global, dan pendekatan lunak berbasis tata kelola.

Tiongkok vs Amerika Serikat: Dua Model Kapitalisme di Maluku Utara

Kita mungkin tak bisa memilih di antara dua raksasa ini, tetapi mungkinkah memanfaatkan keduanya demi kesejahteraan anak pulau? Ataukah kembali menjadi penonton?

Jika Maluku Utara hanya arena pertarungan global tanpa kapasitas institusional kuat, maka sejarah Portugis–Spanyol akan terulang. Namun dengan kebijakan proaktif, rivalitas ini bisa menjadi daya tawar menuju kesejahteraan inklusif.

Maluku Utara kini di persimpangan sejarah. Halmahera dapat menjadi episentrum ekonomi global sekaligus pusat kesejahteraan masyarakat pulau—atau tetap menjadi pinggiran yang menyaksikan pertarungan dunia tanpa arah strategis.