RRI.CO.ID, Halut – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis, 12 Februari 2026, didampingi Sekretaris Dewan Haltim, Gamal Sararik.

Sekretaris Komisi II DPRD Haltim, Bahmit Djafar, menyampaikan kunjungan itu membahas persoalan strategis ketenagakerjaan asing daerah. Fokus utama pembahasan menyangkut keberadaan tenaga kerja asing dan efektivitas pengawasan di perusahaan wilayah Haltim.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap tenaga kerja asing perlu diperkuat seiring meningkatnya investasi industri di daerah.

“Pembahasan pertama terkait tenaga kerja asing dan fungsi pengawasan Imigrasi di perusahaan Haltim,” katanya tegas saat dikonfirmasi, Jumat 13 Februari 2026.

Menurut Bahmit, dalam diskusi tersebut, pihak Imigrasi Tobelo menjelaskan kewenangan penerbitan RPTKA dan IMTA berada pada Kementerian Ketenagakerjaan. Karena itu, Komisi II mendorong Imigrasi meningkatkan pengawasan administratif dan keimigrasian secara berkala.

Menurut Bahmit, pembangunan pabrik PT Feni yang masih berproses akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. “Ketika pabrik beroperasi, pengawasan tenaga kerja asing harus ditingkatkan demi kepatuhan aturan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan IMTA juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan. Karena itu, setiap tenaga kerja asing diwajibkan mengantongi IMTA resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi II juga menyoroti pelayanan paspor dan visa bagi masyarakat Haltim. “Pelayanan paspor dan visa perlu didekatkan, terutama bagi jamaah haji dan umrah,” ucapnya.

Bahmit juga mengapresiasi respons positif Imigrasi Tobelo yang rutin membuka layanan di Halmahera Timur. Ia berharap kolaborasi antara DPRD dan Imigrasi terus diperkuat demi pelayanan publik lebih maksimal.