RRI.CO.ID, Ternate- Gubernur Maluku Utara menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, Selasa 27 Januari 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada satu pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten yang dinilai berhasil menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara merata, bermutu, dan tanpa hambatan biaya.

Pada Kategori Madya, penghargaan diraih oleh Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara Kategori Pratama diraih oleh Kabupaten Halmahera Barat.

Gubernur menilai capaian tersebut sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan, baik melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN maupun menjaga tingkat keaktifan peserta agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah, jajaran birokrasi, tenaga kesehatan, serta BPJS Kesehatan yang dinilai konsisten membangun sistem jaminan kesehatan di Maluku Utara.

Meski demikian, Gubernur menegaskan masih terdapat tiga daerah yang menjadi perhatian serius, yakni Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Ketiganya dinilai perlu percepatan kebijakan dan intervensi strategis di sektor jaminan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih terarah dan terukur terhadap ketiga daerah tersebut, khususnya dalam meningkatkan cakupan serta keaktifan peserta JKN, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas pelayanan dasar yang harus dinikmati secara adil dan merata.

Menutup pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa penghargaan UHC bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dan mempertegas kehadiran negara dalam melindungi rakyat.

“Prestasi ini harus dijaga dan ditingkatkan. Ukurannya bukan pada piagam, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar terlindungi dan terlayani,” ucapnya.