RRI.CO.ID, Ternate- Provinsi Maluku Utara dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Daerah Nasional 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan strategis berskala nasional ini akan berlangsung di Bela Hotel Ternate, Rabu, 28 Januari 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menyampaikan bahwa Rakor tersebut akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, bersama para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta Kepala Inspektorat dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“Rakor keuangan daerah ini akan dihadiri jajaran pimpinan pengelola keuangan daerah se-Indonesia. Lokasinya di Bela Hotel Ternate, Rabu, 28 Januari 2026,” ujar Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi rri.co.id di SMK Negeri 2 Ternate, usai kegiatan Entry Meeting BPK, Selasa 27 Januari 2026.

Menurutnya, sejumlah agenda strategis akan menjadi fokus pembahasan, di antaranya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, prosedur dan regulasi terbaru, termasuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta isu krusial terkait penyerapan anggaran.

“Penyerapan anggaran ini sudah menjadi perhatian serius. Pak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah memberi peringatan, sehingga diharapkan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, Rakor keuangan daerah merupakan agenda rutin nasional yang pelaksanaannya selalu berpindah-pindah lokasi. Tahun 2026, Maluku Utara dipilih sebagai tuan rumah oleh Kemendagri, sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapasitas daerah dalam mendukung agenda nasional.

Sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, lanjut Purbaya, Pemerintah Provinsi memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Meskipun ini kegiatan Kemendagri, tetapi sebagai tuan rumah, kami akan memberikan dukungan maksimal agar Rakor keuangan daerah ini berjalan lancar dan sukses,” ucapnya.

Pelaksanaan Rakor ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional.