Potensi Laut Maluku Utara Belum Dikelola Maksimal

RRI.CO.ID, Ternate- Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, jika dikelola secara profesional dan terintegrasi, sektor ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plt Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Maluku Utara, Hamka Karepesina, dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Ternate, Senin, 19 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD dari sektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi agenda prioritas kepala daerah, karena berkaitan langsung dengan indeks kinerja pemerintahan daerah.

Menurut Hamka, masih terdapat persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, khususnya yang dirasakan langsung oleh nelayan. Salah satunya adalah kesenjangan antara hasil produksi nelayan dengan harga jual di pasar.

“Kita melihat bahwa ada kesenjangan antara kemanfaatan yang dirasakan oleh nelayan kita dengan produksi yang selama ini mereka laksanakan. Nelayan itu pendapatan mereka itu antara hasil yang didapatkan dengan realisasi harga yang ada di pasar itu sangat jomplang sekali, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, panjangnya rantai distribusi dan tata niaga hasil perikanan menyebabkan harga yang diterima nelayan di lapangan tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Kondisi ini membuat hasil tangkapan nelayan belum mampu memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Selain persoalan harga, Hamka juga menyoroti lemahnya tata kelola sektor kelautan dan perikanan dalam mendorong optimalisasi PAD. Ia menilai, pembenahan tata niaga harus dibarengi dengan perbaikan pola pemanfaatan dan pola pemasaran yang lebih terarah dan terfokus.

Menurutnya, selama ini pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan masih bersifat parsial dan belum menjadikan satu komoditas unggulan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, meskipun hal tersebut telah tertuang dalam rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.

“Pola pemanfaatan ini masih parsial, tidak terfokus pada satu komoditi yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Kita tahu di Renstra DKP Provinsi Maluku Utara ada beberapa komoditas unggulan, tetapi dalam implementasi program belum mencerminkan optimalisasi sektor-sektor itu,” katanya.

Hamka juga menekankan bahwa sektor perikanan di Maluku Utara memiliki empat subsektor utama, yakni perikanan budidaya, perikanan tangkap, diversifikasi pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran. Namun, menurutnya, pengembangan subsektor tersebut harus diawali dengan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

Pembenahan itu meliputi perbaikan sistem perizinan, optimalisasi pelabuhan perikanan yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal, serta pengembangan pelabuhan sebagai kawasan ekonomi baru yang mampu menggerakkan aktivitas usaha dan industri turunan perikanan.

DPD HNSI Maluku Utara berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dan konsisten dalam membangun sektor kelautan dan perikanan secara terencana, terfokus, dan profesional. Dengan tata kelola yang baik, sektor ini diyakini mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.