KBRN, Ternate: Menindaklanjuti bencana banjir yang melanda Kabupaten Halmahera Barat pada Rabu (7/1/2026), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama seluruh balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Ternate.

Banjir akibat curah hujan tinggi sejak Selasa sore itu merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Ibu, termasuk Desa Tongute Ternate, Kampung Cina, dan Tabaru. Ketinggian air dilaporkan mencapai hingga tiga meter, menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan puluhan rumah terdampak.

Gubernur Sherly menjelaskan, pertemuan tersebut secara khusus digelar untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir sekaligus merumuskan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang, meskipun kondisi air saat ini mulai surut.

“Hasil kunjungan lapangan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara bersama anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri sebelum kejadian banjir sudah menyoroti adanya penyempitan aliran sungai. Ini disebabkan bangunan warga yang berdiri di jalur aliran air,” ujar Gubernur kepada rri.co.id usai pertemuan.

Ia menjelaskan, aliran sungai kecil menuju sungai besar di wilayah Ibu terhambat oleh satu bangunan ruko dan satu rumah warga. Kondisi tersebut membuat kapasitas aliran air tidak sebanding dengan tingginya curah hujan.

“Penyebabnya adalah aliran sungai kecil itu tertutup bangunan, sehingga aliran menuju sungai besar menjadi sempit. Kecepatan aliran air tidak mampu mengimbangi curah hujan yang cukup tinggi,” kata Sherly.

Meski banjir telah berangsur surut, Gubernur menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan penanganan dampak yang ditimbulkan. Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Maluku Utara sejak pagi telah berada di lokasi untuk melakukan pendataan rumah warga terdampak serta menyiapkan langkah-langkah penanganan lanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, M. Saleh Taib, mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas PUPR kabupaten dan provinsi terkait penyempitan jalur air dari sungai kecil ke sungai besar di wilayah Ibu.

“Ada ruko dan rumah warga di kiri dan kanan aliran sungai yang mempersempit jalur air. Di lokasi itu perlu dilakukan sosialisasi karena seharusnya bantaran sungai harus bebas dari bangunan,” ujarnya.

Pertemuan lintas balai tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK), Balai Wilayah Sungai, serta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah (BP2JK). Sementara Gubernur didampingi Plt. Kadis PUPR Risman Iriyanto Djafar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.