KBRN, Jakarta: Anggota DPD RI, R. Graal Taliawo, menyampaikan sejumlah aspirasi warga Maluku Utara kepada Kementerian Pertanian. Aspirasi yang disampaikan berupa keluhan-keluhan warga di bidang pertanian yang dihimpun setiap kali ia melakukan kunjungan pengawasan di desa-desa.
Graal memaparkan data bahwa luas lahan pertanian di Maluku Utara lebih kecil dibandingkan dengan lahan hutan dan lahan pertambangan. “Lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Maluku Utara sekitar 27.959 hektare," kata Graal, dalam rapat kerja antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian, yang dihadiri langsung Menteri dan Wakil Menteri Pertanian.
Lahan yang notabenenya untuk kebutuhan pangan manusia sebagai hal dasar justru lebih kecil daripada lahan hutan yang mencapai 3,1 juta hektare. Sedangkan lahan untuk pertambangan sekitar 655.581 hektare.
"Jangan sampai ke depan kami (warga Maluku Utara) makan nikel dan tambang lainnya,” ujar Anggota Komite II DPD RI ini. Secara kritis ia meminta pemerintah pusat harus berhati-hati menyusun kebijakan pertanian dan pangan.
Dalam menyusul kebijakan itu, yang terpenting harus mempertimbangkan proporsional lahan-lahan tersebut. Lulusan Doktoral Ilmu Politik UI ini tidak pernah bosan menggaungkan idenya mengenai hilirisasi komoditas pertanian berbasis skala kecil (warga/kelompok tani/UMKM/IKM/koperasi).
“Kebijakan pertanian khususnya hilirisasi perlu mengarah pada pemberdayaan/pendampingan warga untuk mengolah sumber daya alam berkelanjutan di sekitarnya. Warga harus mandiri dan berdaya, termasuk berdaya secara ekonomi, bukan industri besar yang masuk lalu warga sebatas jadi karyawan,” katanya, menegaskan.
Tak hanya itu, pegiat Politik Gagasan ini menaruh perhatian pada kondisi pohon kelapa terkini di banyak desa di Maluku Utara. Ada kekhawatiran bagi pekebun untuk menjangkau pohon kelapa tersebut.
“Kami di Maluku Utara itu kelapanya sudah tua-tua dan pohonnya sudah tinggi-tinggi sekali. Sangat membahayakan para pekebun untuk memanjatnya apalagi yang sudah lanjut usia,” ujarnya.
Karena itu, menurut Graal, perlu ada peremajaan kelapa di Maluku Utara. Misalnya dengan pengembangan bibit kelapa genjah yang pohonnya relatif pendek tapi buahnya besar seperti kelapa dalam pada umumnya.
Satu isu yang selalu ada di catatan Graal ketika kunjungan pengawasan ke desa-desa di Maluku Utara adalah kebutuhan jalan tani. “Setiap saya turun dan diskusi dengan warga desa yang mayoritas adalah petani/pekebun, mereka pasti mengeluhkan jalan tani yang masih jauh dari kata layak dan memadai," ujarnya, sekaligus menyampaikan banyak isu pertanian lainnya.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menanggapi positif keluhan-keluhan yang Graal utarakan. Untuk hilirisasi, Wamen mendorong kebijakan hilirisasi dengan orientasi buyer driven (mengolah komoditas pertanian yang sudah ada/jelas pasarnya).
“Produk kita (Indonesia) diminati banyak negara lain, pasarnya banyak dan itu bisa diakses di Kementerian Perdagangan. Perihal jalan tani, Kementan pada 2026 ada program pembangunan jalan tani untuk mereka yang konsisten berproduksi dan menjaga status lahan pertaniannya,” ucap Sudaryono.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....