Sidang Paripurna, R.Graal Taliawo Sampaikan Keluhan Pegiat UMKM

KBRN, Jakarta: Anggota Komite II DPD-RI, R.Graal Taliawo saat melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat di daerah, mendapati berbagai keluhan dari pegiat UMKM di Maluku Utara. Ia mengatakan, pegiat UMKM mengeluhkan dukungan dari Pemerintah Pusat yang masih minim, terutama UMKM yang berfokus pada hilirisasi sektor perkebunan dan perikanan.

Keluhan itu muncul dari pelaku UMKM di desa Panamboang dan desa Wayamiga, di Kabupaten Halmahera Selatan. “Dorang ibu-ibu sampaikan bahwa pembinaan dari Pemerintah belum optimal dan tidak ada pendampingan keberlanjutan. Misalnya dalam hal pengurusan sertifikasi halal produk olahan mereka,” ucap Dr. Graal.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-14 DPD-RI di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Sidang tersebut dipimpin Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Wakil Ketua I Ratu Hemas, Wakil Ketua II Yorris Raweyai, dan Wakil Ketua III Tamsil Linrung.

Menurut R.Graal Taliawo Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koperasi perlu melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah atau usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Ini bisa dilakukan melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Dalam kesempatan yang sama pegiat politik gagasan ini juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatannya, yakni kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, masalah penanaman modal, serta perubahan iklim yang rentan terjadi di Maluku Utara. Menanggapi berbagai temuan tersebut, Pimpinan DPD menyampaikan akan segera ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan di DPD-RI kepada mitra kementerian terkait.