KBRN, Jakarta: R.Graal Taliawo, Anggota Komite II DPD-RI mengungkap beragam permasalahan tentang penanaman modal di Maluku Utara. Hal itu disampaikan saat Sidang Paripurna DPD-RI ke-14 yang dilaksanakan di Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Senator Graal menyoroti tenaga kerja lokal yang sulit mengakses pekerjaan di perusahaan tambang di Maluku Utara. “Seperti yang dikeluhkan warga Desa Marabose atas pertambangan di kawasan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan” ungkap R.Graal Taliawo, yang dikutip rri.co.id, Kamis (27/6/2025).
Terkait masalah tersebut, Pegiat politik gagasan ini menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengawasi dan memastikan perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Terutama tenaga kerja warga negara Indonesia dan lokal, juga mendorong pembinaan kompetensi agar kompatibel dengan kebutuhan Perusahaan.
Selain masalah tenga kerja, Politisi kelahiran Wayaua ini juga menyoroti konflik lahan yang terjadi akibat dari beroperasinya perusahaan tambang di Maluku Utara. “Banyak konflik lahan terjadi di Maluku Utara antara perusahaan dan masyarakat atau masyarakat adat seperti di Desa Sosol Kabupaten Halmahera Utara, Desa Baburino di Kabupaten Halmahera Timur, Desa Bobo di Kabupaten Halmahera Selatan, dan lainnya,” ungkap Dr. Graal.
Wakil Ketua PPUU ini berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan sebelum perusahaan beroperasi, lahan perusahaan tersebut tidak bersinggungan dengan lahan warga, masyarakat adat dan atau hutan lindung.
Tak hanya itu, politisi muda ini juga melaporkan terdapat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di Maluku Utara. “Dampak aktivitas pertambangan terhadap pencemaran lingkungan dan ekologis begitu nyata: air, udara, dan tanah. Bahkan, penelitian Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako menunjukkan ada kandungan logam berat dan racun arsenik di darah warga lingkar tambang Weda, Halmahera Tengah,” urai Dr. Graal ini.
Senator Graal pun meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu bekerja sama mengawasi secara konsekuen aktivitas pertambangan di Maluku Utara. “Memastikan perusahaan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berimplikasi pada kesehatan pekerja dan warga lingkar tambang” ucap R.Graal Taliawo, mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....