KBRN, Ternate: Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota, DPRD Kota Ternate berharap sejumlah pelanggan air minum yang masih berhutang di PDAM atau Perusahaan umum daerah (Perumda) Air Minum Ake Gaale Ternate agar segera dilunasi.

Hutang pelanggan itu sebesar Rp 16 Miliar dengan harapan bisa berangsur turun agar dapat membantu keuangan PDAM.

Anggota Pansus LKPJ Wali Kota, M. Ghifari Bopeng, menyatakan, dari Rp 16 miliar hutang itu ada termasuk hutang Pemkot Ternate ada Rp 1,6 miliar dan Rp 600 juta di Kedaton Kesultanan yang masuk ke Pemerintah Kota.

“Pansus meminta laporan terkait program tahun 2024 dan alhamdulilah fokus pada tiga poin,” ucapnya.

Ghifari menjelaskan, tiga poin tersebut diantaranya, rekomendasikan untuk Direktur PDAM defenitif, soal anggaran keuangan PDAM yang masih defisit atau kerugiaan Rp 2,7 Miliar dan hutang 140 pelanggan yang berada di Kelurahan Sangaji, dan itu rekomendasi yang dikeluarkan Pansus 2023.

“Makanya Pansus saat ini menindaklanjuti, karena LKPJ ini tidak hanya berakhir di kepala daerah tapi di Kementerian Dalam Negeri juga, yang artinya kinerja Pansus dan LKPJ juga dinilai, sehingga pihaknya menekankan pada tiga poin tersebut,” ujarnya.

Ghifari mengatakan, untuk pergantian Direktur PDAM defenitif sudah saat ini lagi on process, tinggal menunggu keputusan Wali Kota seperti apa.

“Untuk poin ketiga ini masih on process, maka secara tidak langsung menurut direktur PDAM bahwa saat ini berangus penurunan kerugian dan target tahun ini ada keuntungan serta bisa melakukan defiden terhadap pemerintah kota,” katanya.

Menurut Ghifari, pelanggan masih ada hutang ke PDAM sebesar Rp 16 Miliar, maka ini menjadi catatan agar berangsur turun sehingga bisa membantu keuangan PDAM. Dari Rp 16 miliar itu, hutang Pemkot ada Rp.1,6 miliar termasuk Rp 600 juta dari Kedaton masuk ke Pemkot Ternate.