KBRN, Ternate: Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, M. Ridha Ajam, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku Utara dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan.

Hal ini disampaikan Ridha dalam rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maluku Utara. Kegiatan ini meliputi Simposium Regional Kepulauan, Visit Kawasan Konservasi Pulau Mare hingga pencanangan gerakan perlindungan laut yang berlangsung di Aula Banau, Kampus I Unkhair, Rabu (18/12/2024).

Sebagai narasumber yakni anggota komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, anggota DPD RI, Hasbi Yusuf, Akademisi Unkhair Abdul Mutalib dan kegiatan dihadiri ratusan mahasiswa.

Ridha menyebutkan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun, potensi tersebut disertai berbagai tantangan serius seperti illegal fishing dan kerusakan ekosistem laut.

“Isu-isu ini memerlukan penanganan yang kolaboratif dan komprehensif,” ujarnya.

Menurut Ridha, Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Namun, efektivitas pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan menjadi kunci utama untuk memastikan pemanfaatannya berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan, Unkhair, kata Ridha, siap berkontribusi dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan.

“Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat adalah perangkat kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Ridha juga menyoroti kurangnya pengawasan teknologi dan sumber daya manusia dalam pemanfaatan ruang laut, baik untuk nelayan tradisional maupun pelaku industri besar.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan minat generasi muda di bidang kelautan dan perikanan.

“Fakultas Perikanan dan Pertanian di Unkhair mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara drastis. Ini menjadi tanda bahwa kita menghadapi tantangan serius terkait kesiapan sumber daya manusia di sektor ini. Meskipun teknologi dan regulasi sudah siap, sumber daya manusia di Maluku Utara belum memadai,” jelasnya.

Ridha juga mengungkapkan bahwa sebagian besar calon mahasiswa kini lebih memilih jurusan di sektor pertambangan. Padahal, sektor ini memiliki batas waktu dan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, dan akademisi untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan di Maluku Utara.

“Semoga melalui kolaborasi yang lebih erat, pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” kata Ridha, mengakhiri.