RRI.CO.ID, Halmahera Tengah - Pengukuhan pengurus ABPEDNAS se-Maluku Utara di Halmahera Tengah turut menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan desa. Fokus tersebut disampaikan langsung Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Prof Dr Reda Manthovani.

Menurut Reda, pengawasan pemerintahan desa memerlukan keterlibatan berbagai unsur agar berjalan lebih efektif dan objektif. Karena itu, BPD dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia menjelaskan Kejaksaan Agung telah mengembangkan aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa. Melalui platform tersebut, laporan penggunaan anggaran dapat dipantau lebih mudah dan transparan oleh pihak terkait.

Reda menilai kolaborasi bersama BPD menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya dilakukan bersama kepala desa. Kehadiran BPD memungkinkan proses verifikasi laporan berjalan lebih independen sesuai fungsi pengawasan yang dimiliki.

"Kalau tahun lalu kami berkolaborasi dengan kepala desa, sekarang kami memperkuat kolaborasi bersama BPD," ujarnya. Menurutnya, pengawasan yang melibatkan berbagai unsur akan menghasilkan tata kelola pemerintahan desa lebih baik.

Selain pengawasan keuangan, kerja sama tersebut membuka akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah yang tersedia. Program itu mencakup bidang pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga sektor perikanan bagi masyarakat.

Reda juga mengungkapkan pengembangan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis yang terus diperkuat pemerintah. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program lapangan.

Ia berharap keterlibatan masyarakat dan BPD mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap seluruh program pemerintah desa. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat hingga tingkat bawah.