RRI.CO.ID, Sula — Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula mengusulkan sebanyak 5.800 warga kurang mampu untuk pengaktifan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut tercatat sejak Januari hingga April 2026 dan telah melampaui kuota yang ditetapkan melalui keputusan resmi pemerintah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Yani Gailea menyampaikan bahwa jumlah usulan terus meningkat signifikan setiap bulan. Sementara kuota berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan hanya sebanyak 2.706 orang untuk periode berjalan tahun ini.

“Sejauh ini pengusulan pengaktifan BPJS Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu sudah melebihi target yang ditetapkan,” ujarnya, Selasa 21 April 2026. Ia menilai tingginya angka usulan menunjukkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat masih cukup besar di wilayah Kepulauan Sula.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan melalui berbagai mekanisme yang tersedia. Pengusulan dilakukan berdasarkan data warga kurang mampu yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Rifai Haitami menegaskan bahwa layanan pengusulan BPJS difokuskan untuk warga kategori miskin. Prioritas juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan darurat dan tidak memiliki jaminan kesehatan sebelumnya.

“Pengusulan ini hanya untuk warga miskin dan kebutuhan pengobatan bukan untuk kepentingan administrasi lainnya,” kata Rifai. Ia menegaskan bahwa pengajuan untuk keperluan pekerjaan atau kelengkapan dokumen tidak akan dilayani oleh pihak dinas sosial.

Rifai juga mengimbau masyarakat kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan agar segera mengurus melalui dinas terkait. Warga dapat datang langsung ke kantor dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pengusulan tersebut.

“Jika kepentingan berobat dan warga merasa belum memiliki BPJS Kesehatan kami selalu memberi kesempatan,” ujarnya. Ia memastikan pelayanan tetap dibuka bagi masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan jaminan kesehatan secara langsung.

Pemerintah daerah berharap program ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Karman Sauda, Kontributor RRI Ternate)