RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah mulai membangun pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam menangani konflik manusia dan gajah. Konflik tersebut telah berlangsung sejak 1983 dan menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

Langkah ini diambil sebagai respons atas usulan pemerintah daerah serta pengelola kawasan taman nasional. Pemerintah pusat kemudian menindaklanjuti usulan tersebut sebagai bagian dari strategi perlindungan satwa liar. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

Pembangunan pagar pembatas ini ditargetkan selesai paling lambat pada akhir tahun 2026 mendatang. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat konflik antara manusia dan satwa liar. Selain itu, risiko ancaman keamanan serta korban jiwa juga diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Konflik antara manusia dan gajah di kawasan Way Kambas kerap menimbulkan kerusakan lahan pertanian milik warga. Gajah yang keluar dari habitatnya sering memasuki permukiman dan lahan pertanian di sekitar kawasan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama perlunya solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain pembangunan pagar, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp839 miliar untuk mendukung program tersebut. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pembatas serta kegiatan restorasi ekosistem kawasan. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki habitat alami satwa sehingga mengurangi interaksi dengan manusia.

Program ini tidak hanya difokuskan pada kawasan Taman Nasional Way Kambas semata. Pemerintah menjadikannya sebagai proyek percontohan dalam pembenahan pengelolaan taman nasional di Indonesia. Sebanyak 57 taman nasional direncanakan akan mengikuti konsep pengelolaan serupa secara bertahap.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan kepentingan masyarakat. Perlindungan terhadap satwa liar menjadi bagian penting dari upaya menjaga keanekaragaman hayati nasional. Di sisi lain, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan tersebut.

Para pengamat lingkungan menilai langkah ini sebagai upaya strategis dalam pengelolaan konflik satwa liar. Pendekatan berbasis infrastruktur dan restorasi ekosistem dinilai mampu memberikan solusi jangka panjang. Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada pengawasan serta keterlibatan masyarakat secara aktif.

Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperkuat pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan dan terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Dengan langkah ini, keseimbangan antara manusia dan alam diharapkan dapat terjaga secara berkelanjutan.