Bawaslu Malut Kembali Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada

KBRN, Ternate: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara, Rusli Saraha, kembali mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Rusli menegaskan bahwa ASN harus menjaga profesionalitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun demi menjamin demokrasi yang adil dan transparan.

Menurut Rusli, netralitas ASN merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan Pilkada yang berkualitas. “ASN memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga ketidaknetralan mereka dapat mempengaruhi proses demokrasi dan mencederai kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada,” ujar Rusli, Jumat (8/11/2034).

Ia menambahkan, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku ASN selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu tidak akan segan-segan menindak ASN yang terbukti melanggar aturan.

“Kami mengimbau kepada ASN untuk tetap fokus pada tugas pelayanan publik. Serta menghindari aktivitas yang dapat mengarah pada dukungan politik," ujarnya menegaskan.

Sementara itu, beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN di Pilkada sebelumnya menjadi sorotan utama. Bawaslu mencatat adanya keterlibatan ASN dalam kampanye politik di berbagai daerah di Maluku Utara. Hal ini menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan akan terulang di Pilkada 2024, mengingat kompetisi yang semakin ketat.

Rusli juga meminta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan ASN. Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mendukung terciptanya Pilkada yang bersih.

"Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan dalam membantu mengawasi setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dengan himbauan ini, Bawaslu Maluku Utara berharap dapat menciptakan suasana Pilkada yang kondusif dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat keberpihakan ASN. Rusli menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal untuk memastikan seluruh proses Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.