KBRN, Ternate: Isi Maklumat 14 November 1945 : "Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakan diri, merasa bahwa saat ini sudah tepat untuk melakukan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara hingga susunan demokrasi yang terpenting dalam perubahan- perubahan susunan kabinet baru itu adalah, bahwa tanggung jawab ada di tangan menteri".

Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kondisi sistem pemerintahan Indonesia masih belum begitu jelas. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.

Perubahan ini merupakan respons terhadap usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang menginginkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada badan perwakilan rakyat.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Kepala negara adalah presiden atau raja yang hanya memiliki fungsi simbolis dan tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan.

Sistem ini dianggap lebih demokratis karena menteri harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen.

Dengan dikeluarkannya maklumat 14 November 1945, presiden Soekarno meletakkan jabatannya sebagai kepala pemerintahan dan digantikan oleh perdana menteri Sutan Sjahrir.

Sjahrir kemudian membentuk kabinet parlementer pertama yang disebut kabinet Sjahrir I. Kabinet ini berlangsung dari 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946.

Perubahan sistem pemerintahan ini berdampak pada dinamika politik di Indonesia. Di satu sisi, sistem parlementer memberikan ruang bagi partai-partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan ketidakstabilan karena kabinet sering mengalami pergantian akibat mosi tidak percaya atau perselisihan antara partai-partai.

Perubahan sistem pemerintahan ini juga berpengaruh pada hubungan Indonesia dengan Belanda.
Sjahrir sebagai perdana menteri mengambil sikap yang lebih moderat dan bersedia bernegosiasi dengan Belanda untuk mencapai pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Namun, sikap ini tidak disetujui oleh sebagian besar rakyat dan pejuang yang menginginkan perjuangan bersenjata hingga tuntas.
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada 14 November 1945 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berhadapan dengan tantangan dan konflik baik dalam negeri maupun luar negeri dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.