Pemkab Halbar Resmikan Empat Puskesmas, Perkuat Reformasi Layanan Kesehatan

RRI.CO.ID, Halmahera Barat - Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, meresmikan empat gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Kamis 20 Agustus 2026.

Empat fasilitas kesehatan yang diresmikan tersebut adalah Puskesmas Balisoan, Akelamo, Tolofuo, dan Loloda Tengah. Peresmian dipusatkan di Puskesmas Balisoan, Kecamatan Sahu, dan dihadiri Bupati Halmahera Barat James Uang, Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty, jajaran DPRD, Tim Penggerak PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan.

Pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung Asta Cita keempat Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Barat Novelheins Sakalaty mengatakan dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) terus meningkat.

Pada 2025, alokasi DAK Fisik bidang kesehatan mencapai Rp32,5 miliar. Sementara secara akumulatif sepanjang 2021-2025, nilai investasi DAK Fisik di Halbar mencapai Rp71,2 miliar dan DAK Non-Fisik sebesar Rp171,4 miliar.

Menurut Novelheins, anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur Puskesmas serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

“Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur Puskesmas dan pengadaan sarana prasarana, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah diakses dan berkualitas,” kata Novelheins.

Penguatan fasilitas kesehatan juga dilakukan melalui penyediaan alat kesehatan. Dari 15 Puskesmas yang ada di Halbar, sebanyak 13 Puskesmas kini telah dilengkapi alat ultrasonografi (USG) untuk mendukung deteksi dini kondisi kesehatan ibu hamil.

Pemerintah daerah juga menambah 11 unit ambulans untuk mendukung pelayanan dan mobilitas pasien. Di RSUD Jailolo, fasilitas layanan rujukan turut diperkuat. Rumah sakit tersebut telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk mengoperasikan CT Scan dan mamografi.

Dengan fasilitas tersebut, RSUD Jailolo diharapkan mampu menangani pasien rujukan dari wilayah Halbar maupun daerah lain, termasuk Ternate dan Tidore.

Novelheins juga menyampaikan sejumlah capaian di bidang kesehatan. Halbar tercatat berada di peringkat kedua dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dalam capaian akses pemeriksaan kesehatan gratis, dengan persentase 39,35 persen. Selain itu, Halbar dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria dan kusta.

“Keluhan malaria di masyarakat sudah tidak ada lagi sejak 2023. Sertifikat Eliminasi Kusta bahkan diserahkan langsung oleh Kementerian Kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Novelheins.

Ia mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan yang dinilai telah berperan penting dalam pencapaian tersebut. Sementara itu,Bupati Halmahera Barat James Uang mengatakan peresmian fasilitas kesehatan baru sekaligus momentum peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Halbar.

Menurut dia, kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Peringatan HUT RI bukan sekadar acara seremonial atau hiburan semata, melainkan momentum refleksi bersama. Di usia kemerdekaan ini, kita harus terus mengintrospeksi diri: apakah pelayanan kesehatan kita sudah dirasakan dengan baik oleh seluruh masyarakat?” kata James.

Ia juga mengapresiasi kinerja RSUD Jailolo dalam mengatasi persoalan ketersediaan obat. Namun, James meminta peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal keramahan dan kecepatan petugas menangani pasien.

“Pelayanan kesehatan adalah pelayanan jasa. Sikap ramah, kesiapan menyapa, dan kecepatan merespons pasien sangat menentukan kenyamanan warga. Jangan lagi ada keluhan marah-marah kepada pasien,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, James meminta Dinas Kesehatan aktif mengawal program sekaligus menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sektor kesehatan dan mempercepat terwujudnya program Halbar Sehat secara menyeluruh.